GARDANASIONAL, JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih, Irjen Pol Firli Bahuri kini resmi menjabat Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri. Sebagai mana tercantum pada surat telegram bernomor ST/3020/XI/KEP./2019 yang ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Eko Indra tertanggal Jumat, 8 November 2019 lalu.
Usai dilantik oleh Kapolri, Jenderal Pol Idham Azis di Mabes Polri, Selasa (19/11/2019), Firli menjelaskan, tugasnya sebagai Kabaharkam Polri adalah mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, apalagi dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.
“Ke depan kita akan menghadapi pilkada serentak kurang lebih 270 daerah,” ujarnya di Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Selaku pelaksana utama Kapolri, lanjut Firli, pihaknya mempersiapkan diri untuk menyukseskan tujuh program utama Jenderal Pol Idham Azis yang disampaikan sebelum dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, ada beberapa tantangan yang dihadapi pihaknya dalam waktu dekat, di antaranya pengamanan natal dan tahun baru, serta Pilkada 2020 yang akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Rencananya digelar pada 23 September 2020 nanti.
“Indonesia itu negara besar, negara kepulauan, Baharkam harus membuat kebijakan bagaimana mengamankan wilayah yang luasnya 17.000 ribu pulau,” katanya.
Terkait jabatannya di KPK yang bakal dilantik pada Desember 2019 nanti, Firli belum memikirkannya. “Saya belum bisa bicara kalau soal KPK karena hari ini saya masih Kabaharkam. Kita fokus dulu pada Kabaharkam,” kata dia.
Nantinya Firli bakal memilih, sebagai Ketua KPK atau Kabarhakam Polri, sebab tak bisa rangkap jabatan.
Diketahui, Firli menggantikan Komjen Pol Condro Kirono yang kini digeser sebagai analis utama Baharkam, sementara jabatan yang ditinggalkan sebagai Kapolda Sumsel diganti Irjen Pol Priyo Widyanto yang sebelumnya sebagai Kapolda Kaltim. Kini kursi Kapolda Kaltim diisi Irjen Pol Muktiono yang menjabat Korsahli Kapolri.
Ada tujuh program prioritas yang bakal dilakukan Idham Azis, di antaranya mewujudkan SDM yang unggul, penataan kelembagaan, pemantapan harkamtibmas, penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan, manajemen media, penguatan sinergi polisional dan penguatan pengawasan.
Pada program penataan kelembagaan, salah satu poinya yakni penguatan kelembagaan tipikor dan memperkuat budaya antikorupsi dengan memperbanyak wilayah zona integritas (wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani).
