MOROWALI – Pertumbuhan industri semestinya berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun, bagi warga yang tinggal di kawasan industri Kecamatan Bungku Barat, sejumlah persoalan masih membutuhkan jawaban, mulai dari dampak debu batu bara hingga kesempatan kerja dan pemberdayaan pengusaha lokal.
Persoalan tersebut kembali mengemuka setelah Forum Masyarakat Terdampak (FORMAT) bertemu dengan Pemerintah Kecamatan Bungku Barat dan manajemen PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) di Ruang Training Center II PT BTIIG, Desa Topogaro, Senin (19/10/2026).
Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk melanjutkan mediasi ke tingkat Kabupaten Morowali dengan melibatkan pemerintah daerah. Langkah tersebut diharapkan, membuka ruang penyelesaian yang lebih menyeluruh, sekaligus memastikan aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan dalam berita acara.
Berdasarkan kesepakatan bersama, mediasi lanjutan dijadwalkan pada Rabu (28/10/2026), atau pada waktu lain yang ditentukan Pemerintah Kabupaten Morowali.
Bagi masyarakat, agenda berikutnya menjadi penting karena yang dipertaruhkan bukan sekadar kelanjutan pertemuan, melainkan kepastian mengenai langkah penyelesaian atas persoalan yang selama ini mereka suarakan.
Dalam pertemuan tersebut, FORMAT mewakili masyarakat dari empat desa di Kecamatan Bungku Barat, yakni Desa Wata, Desa Ambunu, Desa Margamulya, dan Desa Uedago.
Aspirasi yang disampaikan juga disebut sejalan dengan persoalan yang sebelumnya dibicarakan masyarakat Desa Topogaro dan Desa Tondo. Kondisi ini menunjukkan isu di kawasan lingkar industri perlu dibahas dengan mempertimbangkan pengalaman masyarakat dari sejumlah desa, bukan hanya satu wilayah.
Empat Persoalan yang Menjadi Perhatian Utama FORMAT
Dalam aksi demonstrasi tersebut, FORMAT menuntuk empat hal yang menjadi dasar utama.
Pertama, pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak debu batu bara. Kedua, kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Ketiga, pemberdayaan pengusaha lokal agar memiliki peluang berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di sekitar kawasan industri. Keempat, evaluasi kinerja dan penempatan sumber daya manusia lokal.
Keempat isu tersebut memiliki kaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Persoalan lingkungan menyentuh kenyamanan dan kualitas hidup warga, sedangkan kesempatan kerja serta keterlibatan pengusaha lokal berkaitan dengan peluang masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas industri.
Meski demikian, besaran dampak lingkungan, bentuk pertanggungjawaban perusahaan, serta kondisi penyerapan tenaga kerja lokal masih memerlukan data dan penjelasan dari pihak terkait.
Karena itu, proses mediasi perlu menjadi ruang untuk memperjelas persoalan, memeriksa fakta, dan merumuskan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perwakilan FORMAT, Wazir Muhaimin, menekankan masyarakat membutuhkan lebih dari sekadar kesempatan menyampaikan aspirasi.
“Masyarakat tidak hanya butuh ruang untuk menyampaikan aspirasi, tapi butuh kepastian bahwa aspirasi itu didengar dan ditindaklanjuti,” ujarnya.
Pernyataan Wazir tersebut menjadi inti persoalan yang kini menunggu penyelesaian. Dialog memang penting untuk menjaga komunikasi antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan. Namun, kepercayaan publik akan sangat ditentukan oleh apa yang terjadi setelah dialog berakhir.
Kesepakatan untuk melanjutkan mediasi ke tingkat kabupaten dapat menjadi langkah awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap persoalan dibahas secara terbuka, pihak yang bertanggung jawab teridentifikasi dengan jelas, serta tindak lanjut memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dipantau.
Dengan demikian, mediasi tidak berhenti pada pertukaran pandangan, tetapi menghasilkan keputusan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
Harapan FORMAT ke Pemerintah Kabupaten Morowali
Keterlibatan pemerintah kabupaten menjadi penting karena persoalan yang disampaikan masyarakat tidak hanya menyangkut komunikasi antara perusahaan dan warga, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan publik yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, FORMAT berharap Pemkab Morowali mengambil peran aktif untuk memastikan proses dialog berlangsung terbuka, terukur, dan menghasilkan solusi konkret.
Pemerintah daerah diharapkan dapat membantu mempertemukan kepentingan para pihak, memperjelas ruang lingkup persoalan, serta memastikan hasil pembahasan memiliki mekanisme pelaksanaan dan tindak lanjut.
Untuk persoalan debu batu bara, misalnya, pembahasan perlu diarahkan pada kejelasan sumber dampak, data pendukung, langkah pengendalian, dan mekanisme pengaduan masyarakat.
Sementara itu, isu tenaga kerja lokal membutuhkan informasi yang transparan mengenai kebutuhan tenaga kerja, kualifikasi jabatan, proses rekrutmen, dan kesempatan yang tersedia bagi warga setempat.
Adapun pemberdayaan pengusaha lokal dapat dibahas melalui keterbukaan informasi tentang kebutuhan barang dan jasa, persyaratan menjadi mitra usaha, serta peluang bagi pelaku usaha setempat untuk berpartisipasi secara adil.
Langkah-langkah tersebut merupakan arah penyelesaian yang dapat dipertimbangkan dalam mediasi, bukan keputusan yang telah disepakati para pihak.
Keterbukaan data dan kejelasan tindak lanjut juga penting agar setiap klaim dapat diperiksa secara objektif. Dengan cara itu, kepentingan masyarakat tetap terlindungi tanpa mengabaikan prinsip keadilan bagi seluruh pihak.
Pertumbuhan Industri Perlu Berjalan Bersama Masyarakat
Kawasan industri membawa harapan terhadap investasi, kegiatan ekonomi, dan pembukaan lapangan kerja. Namun, manfaat pembangunan tidak cukup diukur hanya dari besarnya aktivitas usaha atau nilai investasi.
Bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, manfaat tersebut juga perlu terasa melalui lingkungan yang terjaga, kesempatan kerja yang terbuka, dan peluang usaha yang dapat diakses secara wajar.
Karena itu, persoalan yang disampaikan FORMAT layak ditempatkan dalam pembahasan yang lebih luas mengenai hubungan antara pembangunan industri dan kepentingan masyarakat lokal.
Penyelesaian yang baik tidak harus menempatkan perusahaan dan masyarakat pada posisi saling berhadapan. Sebaliknya, proses yang transparan dapat membantu setiap pihak memahami masalah, menyampaikan bukti, dan mencari jalan keluar yang dapat diterima bersama.
Di sisi lain, aspirasi masyarakat juga perlu dibahas berdasarkan fakta. Data mengenai dampak lingkungan, kondisi ketenagakerjaan, serta peluang usaha lokal akan membantu menghindari perdebatan yang hanya bertumpu pada klaim masing-masing pihak.
Dengan pendekatan tersebut, mediasi berpeluang menjadi sarana membangun kepercayaan, bukan sekadar agenda pertemuan formal.
Wazir Muhaimin menegaskan, tujuan perjuangan mereka adalah memperoleh penyelesaian yang adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Yang kami perjuangkan adalah penyelesaian yang adil, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Comments 1