MOROWALI – Di tengah gemerlap pembangunan kawasan industri dan pesatnya investasi di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, secercah ironi tersimpan di sebuah sudut kepulauan. Sebanyak 31 siswa MTs Tanjung Harapan harus rela berpindah-pindah tempat belajar—mulai dari gedung desa tua hingga tenda darurat—selama hampir satu dekade.
Di saat asa mereka menyala untuk menimba ilmu di gedung yang layak, janji dana hibah pembangunan Rp1 miliar justru terjebak dalam pusaran tanda tanya administrasi.
Bagi sebagian besar anak-anak di perkotaan, ruang kelas adalah rumah kedua yang nyaman untuk merajut mimpi dan cita-cita. Namun, kemewahan itu terasa jauh dari jangkauan siswa-siswi MTs Tanjung Harapan di Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Morowali.
Sejak pertama kali beroperasi pada tahun 2017, lembaga pendidikan swasta ini bagaikan “sekolah musafir” yang terusir dari satu atap ke atap lainnya.
“Kami sudah dari 2017 Pak. Awal buka kami pinjam gedung desa tua Desa Tanjung Harapan, setelah itu pindah lagi pinjam gedung pertanian, selanjutnya bertenda dan pinjam gedung SDN Tanjung Harapan,” ungkap Ihsan, yang menyampaikan keterangan mewakili Kepala MTs Tanjung Harapan, Sakiyah Samsu.
Kondisi tersebut bukan sekadar cerita tentang keterbatasan fisik bangunan. Di balik angka 31 siswa aktif dari kelas I hingga kelas III yang tercatat pada September 2026, tersimpan perjuangan luar biasa para guru dan orang tua murid demi memastikan akses pendidikan tetap hidup di wilayah kepulauan tersebut.
Ironisnya, kendala utama sekolah ini bukan lagi pada ketersediaan tanah. Pihak sekolah memastikan lahan untuk pembangunan gedung permanen telah siap berkat hibah dari Pemerintah Desa Tanjung Harapan.
Harapan sempat membuncah ketika Bupati Morowali, Iksan Baharudin Abdul Rauf, turun langsung meninjau lokasi belajar dan menyampaikan komitmennya untuk membantu pembangunan fasilitas sekolah.
Titik terang kelihatannya muncul lewat alokasi anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Nomor 000.4.3.2/ /DISDIKBUD/II/2026 tertanggal 26 Februari 2026. Dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Morowali, Arifin Lakane, tersebut secara jelas mencantumkan pos Belanja Hibah senilai Rp1 miliar untuk MTs Tanjung Harapan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
Kendati demikian, hingga kini dana segar tersebut diklaim pihak sekolah belum pernah cair. Persoalan semakin runcing ketika pihak sekolah mendengar informasi adanya dugaan pemangkasan nilai hibah secara drastis dari Rp1 miliar menjadi Rp320 juta, yang kabarnya dipicu oleh fluktuasi jumlah siswa.
Menanggapi karut-marut ini, pihak sekolah melayangkan kritik keras terhadap pola birokrasi Dinas Pendidikan. Menurut Ihsan, keputusan strategis terkait masa depan anak didik seharusnya berpijak pada verifikasi faktual di lapangan, bukan sekadar laporan administratif di atas meja.
“Bijaknya turun dulu Kadis menengok kami langsung jumlah muridnya berapa, jangan mendengar laporan Pak Kades,” tegas Ihsan menyuarakan kekecewaannya.
Polemik ini menuntut transparansi penuh dari Pemerintah Kabupaten Morowali. Sebab, di luar diskursus birokrasi dan angka-angka anggaran, ada hak-hak dasar konstitusional anak bangsa yang sedang dipertaruhkan. Seperti yang ditegaskan oleh pihak sekolah, perjuangan ini bermuara pada satu asa yang amat sederhana:
“Pokoknya kami butuh sekali gedung bagaimana anak-anak kami nyaman belajarnya,” pungkas Ihsan penuh harap.
Comments 1