JAKARTA – Penunjukan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto rupanya dikritik Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti, mengatakan penunjukan Andika Perkasa menguatkan indikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berkomitmen penuh dalam pemajuan dan penuntasan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
“Hal ini semakin menandakan bahwa memang Jokowi tidak memiliki komitmen penuh terhadap pemajuan HAM dan penuntasan pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu,” ujarnya di Jakarta, Minggu (7/11/2021).
Menurut Fatia, sang presiden masih mengangkat jenderal yang diduga terlibat pelanggaran HAM ke dalam lingkup pemerintahan. Dimana sempat beredar adanya dugaan keterkaitan Andika Perkasa dalam pelanggaran HAM pembunuhan tokoh Papua, Theiys Hiyo Eluay.
“Hal ini tentu saja menambah preseden buruk rekam jejak pemerintahan Jokowi dalam agenda hak asasi manusia,” kata dia.
Karena itu, tantangan bagi Panglima TNI baru untuk membenahi strategi internalnya dalam menangani kasus di Papua. “Memperbaiki internal TNI, membentuk mekanisme korektif dan evaluatif dan menarik pasukan militer dari Papua,” katanya.
