JAKARTA – Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kebakaran yang cukup signifikan pada Sabtu malam, 8 Februari 2025.
Kejadian ini berlangsung sekitar pukul 23.10 WIB dan memakan waktu hampir satu setengah jam untuk memadamkan api yang berkobar di salah satu ruangan di lantai pertama gedung tersebut.
Kebakaran dilaporkan awalnya terjadi di ruang humas gedung Kementerian ATR/BPN.
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menjelaskan, kebakaran diduga disebabkan oleh korsleting pada perangkat pendingin udara (AC).
“Ada dugaan bahwa kebakaran ini berawal dari komputer yang dinyalakan oleh pegawai dan tidak dimatikan,” ujarnya di Jakarta, Minggu (9/2/2025).
Baca Juga: Said Didu: Hampir 100 Km Laut Morowali Dikuasai Perusahaan Cina
Meskipun tidak ada korban jiwa, kondisi gedung saat kebakaran dilaporkan dalam keadaan kosong.
“Tidak ada orang di dalam gedung saat kebakaran terjadi. Namun, kami masih belum bisa memastikan berapa banyak dokumen penting yang rusak atau hangus terbakar,” katanya.
Menurut dia, investigasi lebih lanjut akan dilakukan untuk menetapkan penyebab pasti kebakaran tersebut.
Nusron berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua instansi pemerintah untuk lebih memperhatikan keselamatan dan keamanan di tempat kerja, terutama dalam pengelolaan perangkat elektronik.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, Satriadi Gunawan, menjelaskan operasi pemadaman dimulai tepat setelah laporan diterima pada pukul 23.18 WIB. Enam unit mobil pemadam kebakaran dan 62 personel dikerahkan ke lokasi untuk mengatasi situasi yang semakin memburuk.
Petugas sekuriti gedung awalnya berusaha memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan (APAR), tetapi api cepat menyebar dan membakar sejumlah kertas arsip yang ada di lokasi, menghasilkan asap tebal.
“Api berhasil dilokalisir pada pukul 23.45 WIB, dan proses pendinginan dilakukan hingga pukul 00.35 WIB,” ujarnya.
Kebakaran ini berpotensi membawa dampak yang signifikan, terutama terkait dengan kehilangan arsip penting yang mungkin terkait dengan berbagai proyek dan kebijakan pemerintah.
Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan fisik pada gedung tetapi juga dalam bentuk informasi vital yang mungkin tidak dapat dipulihkan.
