JAKARTA – Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memberikan klarifikasi terkait video viral yang diunggah oleh Robby Adriansyah, seorang petugas Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir, yang menunjukkan aktivitas narapidana dalam tindakan yang diduga pesta sabu. Video tersebut memicu reaksi publik dan mengundang perhatian media.
Agus mengonfirmasi bahwa Robby telah dimutasi dari posisinya. Namun, ia menekankan bahwa mutasi tersebut tidak terkait dengan video yang diunggahnya.
“Yang bersangkutan sudah berulang kali tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, sehingga perlu dilakukan proses mutasi,” ujarnya di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Menurut Agus, Robby telah mangkir selama 67 hari berturut-turut, dan saat ini sedang menjalani perawatan. Meskipun begitu, Agus mengapresiasi keberanian Robby dalam mengunggah video tersebut, yang kini dijadikan sebagai bahan untuk pemeriksaan internal di Lapas Tanjung Raja.
Baca Juga: Memperkuat Ketahanan Nasional: Karyawan Pindad dan DI Melawan Intoleransi dan Radikalisme
“Kami perlu menelusuri lebih dalam, dan untuk itu kami telah menonaktifkan Kepala Lapas serta KPLB,” katanya.
Agus juga menyoroti pentingnya kejujuran dalam pengungkapan praktek ilegal yang mungkin terjadi di dalam lapas.
“Kalau terbukti ada pesta sabu, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk mencopot yang terlibat,” tegasnya.
Keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di institusi pemasyarakatan.
Sebelumnya, Robby meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto, mengklaim bahwa ia dituduh menyebarkan hoaks setelah mengunggah video tersebut.
Robby merasa tindakannya adalah upaya untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menyebarkan berita bohong.
Ia berharap upayanya tidak sia-sia dan dapat membawa perhatian terhadap masalah serius di dalam sistem pemasyarakatan.
Kasus ini menjadi cermin dari tantangan yang dihadapi oleh institusi penegakan hukum di Indonesia, di mana integritas dan transparansi sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjaga kepercayaan publik.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan tindakan tegas dari kementerian, diharapkan situasi ini bisa menjadi langkah awal menuju reformasi yang lebih baik dalam dunia pemasyarakatan.
Melalui kejadian ini, masyarakat diharapkan lebih sadar akan potensi penyalahgunaan dan pentingnya peran serta mereka dalam menjaga keadilan.
Keterbukaan informasi dan tindakan cepat dari pihak berwenang adalah kunci untuk mengatasi masalah yang ada dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan di setiap lini.
