JAKARTA – Kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh berlimpahnya sumber daya alam dan daya manusia, tetapi hal paling penting adalah terbangunnya trust culture atau budaya saling percaya sebagai modal mendasar bagi kemajuan. Sebab budaya saling percaya merupakan energi dan semangat dalam menggerakkan ruang publik menjadi demokratis dan produktif.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, mengatakan untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi, maka pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya. Baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.
“Di Indonesia ada namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus transparan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (23/10/2020).
Siti menyarankan, setiap permasalahan harus dikenali untuk mengetahui apa solusinya, sehingga bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan. Karena kalau permasalahan tersebut dibiarkan hingga menumpuk, maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasaan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.
“Kita ini kan sedang membangun demokrasi. Membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat Pilkada dan Pemilu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri,” kata Siti.
Perlu melembagakan nilai-nilai terkait demokrasi menjadi suatu pemahaman, orientasi yang nantinya bisa dilaksanakan oleh masyarakat.
“Jadi dalam berdemokrasi kita bisa melakukan trust building, sehingga tidak ada lagi rusuh dalam setiap sengketa Pilkada,” kata dia.
“Mencemooh, melecehkan, ini kan sama sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren,” Siti menambahkan.
Karena menurutnya dengan adanya demokrasi, setiap perbedaan pendapat sudah terwadahi dalam cara-cara dialog dan musyawarah mufakat. Oleh sebab itu, trust building adalah hal yang sangat mendasar dalam membangun demokrasi, karena menyangkut membangun peradaban.
“Jadi mestinya setiap kita melakukan pemilu, ada capaian-capaian positif yang mestinya naik kelas. Jadi antara calon pemimpin dan masyarakatnya bertemu langsung, bertatap muka, berdialog dalam kampanye, itu untuk merasakan masalah yang ada,” ujar Siti.
Ia menambahkan, kalau pemerintah saja dalam membuat suatu peraturan atau kebijakan tidak mencerminkan kemaslahatan bersama, maka susah membangun kepercayaan.
“Padahal dalam situasi pandemi ini, mau tidak mau, suka tidak suka, pemerintah itu membutuhkan dukungan dari masyarakat, bukan dukungan dalam pemilu. Maka diperlukan peran serta dari mayarakat untuk saling bersinergi dengan pemerintah,” ujarnya.
