JAKARTA, GARDANASIONAL.CO.ID — Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) memperkuat sinergi dalam upaya penanggulangan terorisme melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta, Selasa (26/8).
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas aparatur negara sekaligus mendukung pelaksanaan pencegahan terorisme melalui peningkatan kompetensi dan pemahaman kebangsaan di lingkungan pemerintahan.
Kepala BNPT Eddy Hartono menyambut baik kerja sama dengan LAN. Menurutnya, sinergi kedua lembaga memiliki arti strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas BNPT, khususnya dalam membangun kapasitas aparatur yang terlibat dalam upaya pencegahan terorisme.
Eddy menjelaskan, BNPT saat ini memiliki struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) terbaru yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2026. Dalam perkembangan kelembagaan tersebut, BNPT diproyeksikan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah wilayah sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi BNPT di daerah.
“BNPT akan melakukan pembinaan sesuai dengan tingkat kerawanan daerah,” ujar Eddy dalam pertemuan tersebut.
Ia menilai kerja sama dengan LAN menjadi langkah strategis, terutama karena dalam pelaksanaan tugasnya BNPT melibatkan personel dari berbagai unsur, termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Eddy juga mengaitkan kerja sama tersebut dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait penanggulangan terorisme, termasuk upaya pencegahan melalui kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisasi, dan deradikalisasi.
Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur negara, baik ASN maupun unsur TNI dan Polri, menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung upaya pencegahan paham radikal terorisme.
Sementara itu, Kepala LAN menyambut baik kerja sama yang dibangun bersama BNPT. Sinergi kedua lembaga dinilai dapat menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman aparatur negara mengenai wawasan kebangsaan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Pemahaman mengenai wawasan kebangsaan, menurut LAN, penting dimiliki aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan potensi penyebaran paham radikal dan terorisme.
Melalui nota kesepahaman tersebut, BNPT dan LAN selanjutnya dapat mengembangkan bentuk kerja sama sesuai ruang lingkup dan kewenangan masing-masing lembaga. (bnpt/red)
Kerja sama ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam membangun kapasitas aparatur negara sebagai bagian dari strategi pencegahan terorisme di Indonesia.
