JAKARTA – Anggaran pertahanan Indonesia diklaim masih minim dibandingkan negara lain. Sehingga butuh pengelolaan anggaran yang sangat baik agar kedaulatan Negara masih bisa terjaga. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto dalam webinar, Universitas Padjadjaran, Jumat (9/7/2021).
Akibat minimnya anggaran, kata Prabowo, pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) tak bisa buru-buru, membutuhkan tahunan untuk sampai datang ke Indonesia.
“Sementara negara tetangga di atas itu, sebut Singapura 3 persen dari GDP, India, 2,4 persen, Indonesia hanya 0,8 persen. Tapi kalau dikelola dengan baik kita bisa lumayan kuat untuk membela NKRI, bumi dan laut kita jaga itu,” ujarnya.
“Kita tidak butuh kapal selam yang begitu canggih bisa menyusup berbulan-bulan, kita hanya butuh menjaga negara kita,” Prabowo menambahkan.
Menurut Prabwo, porsi APBN anggaran belanja militer Indonesia hanya 5 persen, beda dengan Singapura yang mencapai 30 persen untuk pertahanan negara. Meski begitu, Indonesia lumayan kuat. Namun, jika anggaran bisa dinaikkan lagi Indonesia bisa menjadi negara kuat.
“Kalau kita sekarang 0,8 persen kita naik saja porsinya menjadi 1,6 persen betapa kuatnya kita,” katanya.
Disamping itu, proses pembelian pesawat canggih tidak bisa langsung didapatkan setelah melakukan penandatanganan kontrak pembelian.
“Tidak ada alat perang langsung datang setelah kita beli. Kalau punya uang lalu beli pesawat sebut F 15, Sukhoi 35, Rafale Perancis, kita tanda tangan datangnya enam tahun lagi, mungkin pesawat pertama bisa didapat waktu tiga tahun. Mungkin kita punya satu dua skuadron baru enam tahun lagi,” kata dia.
Prabowo menjelaskan, pembelian Alutsista membutuhkan perencanaan yang panjang. Sehingga dalam waktu menunggu sampai enam tahun, Indonesia tetap akan mendapatkan ancaman.
“Enam tahun menunggu kalau ada ancaman gimana? Ya mudah mudahan nggak ada ancaman. Kita berharap tidak terjadi ancaman atau invasi,” ujar dia.
Prabowo mendapat mandat membuat master plan perkembangan Alutsista Indonesia hingga 25 tahun ke depan. Dalam harapan kedaulatan dan keamanan negara terjaga.
