JAKARTA – Netralitas TNI selama tahapan Pemilu 2024 menjadi sorotan bukan tanpa sebab. Hal itu setelah banyak purnawirawan yang terlibat dalam tim pemenangan capres-cawapres.
Anggota Komisi I DPR, Nurul Arifin mengkhawatirkan para perwira aktif bisa dipengaruhi para senior kendati tak lagi berdinas.
Politisi Golkar mempertanyakan netralitas TNI kalau dihadapkan dalam situasi tarik-menarik kepentingan selama suksesi.
“Kalau sudah ada TNI nya berarti bagaimana menjaga netralitasnya?,” tanya Nurul kepada Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono dalam rapat kerja di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Diketahui banyak purnawirawan yang terlibat dalam tim pemenangan Prabowo-Gibran maupun Ganjar-Mahfud.
Pada kubu Prabowo terdapat Agum Gumelar (Eks Danjen Kopassus), Laksamana (Purn) Widodo Adi Sutjipto, Letnan Jenderal (Purn) EE Mangindaan dan sejumlah nama lain.
Sedangkan dikubu Ganjar-Mahfud setidaknya diperkuat eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, yang menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional.
“Saya membaca timses semua capres ada tentaranya di mana-mana, ada purna. Memang purna-purna sih pak, tapi sedemikian seksinya TNI ini begitu ya,” seloroh Nurul, dalam rapat yang juga dihadiri seluruh kepala staf TNI.
Politisi Golkar menilai jiwa korsa TNI masih kuat. Malahan dia mencontohkan Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus yang sudah purnawirawan namun masih memiliki pengaruh bagi para perwira.
“Jadi kalau misalnya, semua timses dari capres-capres tersebut ada TNI nya, apa bisa satu napas dengan yang dikatakan, kita harus netral dan tidak akan mengajak TNI aktif berperan serta dalam Pilpres, pemenangan pilpres, atau pun secara emosional,” katanya.
Disinggung mengenai hal itu, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, tak berbicara banyak.
Dirinya menilai para purnawirawan memiliki hak untuk aktif dalam politik praktis karena tidak lagi bertugas dalam kegiatan TNI.
“Kami juga tidak bisa melarang itu. Karena memang beliau-beliau sudah memiliki hak pilih untuk itu, menentukan haknya. Artinya, mereka-mereka, kami juga tidak mempunyai hak juga untuk melarang atau mengarahkan,” ujar Yudo, usai rapat tersebut.
