JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI membangun ketahanan masyarakat melalui 7 program prioritas, diharapkan dapat menciptakan sekaligus menguatkan kesadaran masyarakat dan keterlibatan masyarakat dalam upaya bersama penanggulangan terorisme.
Ketujuh program tersebut di antaranya pemberdayaan perempuan, anak dan remaja, pembentukan Desa Siap Siaga-Desa Damai, pembentukan Sekolah Damai, pembentukan Kampus Kebangsaan, pemenuhan hak dan pemberdayaan penyintas serta keluarga kemudian terkait reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga dan yang terakhir mengenai asesmen pegawai dengan tugas resiko tinggi.
“Program-program ini dapat membangun public awareness (kesadaran masyarakat) dan public engagement (keterlibatan masyarakat), tentunya harus didukung dengan kekuatan nasional (multi stakeholders),” ujar Kepala BNPT, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel, di Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Agar ketujuh program ini pun berjalan dengan baik, BNPT membentuk Tim Ketahanan Masyarakat yang turut melibatkan organisasi masyarakat sipil.
Rycko berharap tim yang dibentuk berorientasi pada outcome (hasil) terwujudnya ketahanan masyarakat, terutama kelompok yang rentan terpapar radikalisme yaitu perempuan, anak, dan remaja.
“Susun timeline tindak lanjut agar dalam enam bulan ke depan hasilnya sudah bisa dilihat dan dirasakan,” katanya.
Ketahanan masyarakat dalam konteks penanggulangan terorisme mencakup pemahaman dan kesadaran tentang bahaya radikalisme dan terorisme, serta kemampuan untuk mengidentifikasi, melaporkan, dan merespon tanda-tanda potensial dari aktivitas terorisme.
Ketujuh program yang berkaitan dengan ketahanan masyarakat ini juga merupakan implementasi dari Perpres nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE), dengan menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat.
