PALU – Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp3.453.000 per bulan. Angka ini naik 8,58 persen atau Rp273.435 dari UMP 2026 yang sebesar Rp3.179.565, dan menjadi acuan sebelum upah minimum kabupaten, termasuk Morowali, ditetapkan.
Penetapan itu diputuskan dalam rapat pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sulteng di Swiss-Belhotel Palu, Sabtu (21/11/2026). Sebelum dibulatkan, angka hasil perhitungan UMP tersebut adalah Rp3.452.372.
Musyawarah dalam rapat itu tidak menghasilkan kesepakatan meski sudah tiga kali diskors. Dewan Pengupahan akhirnya mengambil keputusan lewat pemungutan suara (voting).
Dari 21 anggota Dewan Pengupahan, 19 orang hadir dan memberikan suara. Sebanyak 14 suara memilih nilai alfa 0,75 yang diusulkan serikat buruh, sedangkan 5 suara memilih alfa 0,70 yang diusulkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Sulteng.
Rapat pleno dibuka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulteng, M Syahrul Syam. Ia berharap, rapat menghasilkan keputusan yang adil bagi pengusaha maupun pekerja.
Menurutnya, Gubernur Sulteng, Anwar Hafid berpesan agar penetapan UMP dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) tidak hanya menguntungkan satu pihak.
Hasil rapat pleno selanjutnya diajukan kepada gubernur untuk ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.
Sehari sebelumnya, Jumat (20/11/2026), Wakil Gubernur Sulteng, Reny A Lamadjido, menegaskan pemerintah provinsi tidak bisa menetapkan kenaikan upah secara sembarangan.
Ia menyebut penetapan harus mengacu pada regulasi dan formula perhitungan dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua APINDO Sulteng, Wijaya Chandra, mendorong agar upah minimum tidak ditetapkan secara ‘pukul rata’.
Ia mengusulkan pembedaan antara pekerja lajang dan berkeluarga, sistem berjenjang, serta upah sektoral.
Jadwal Penetapan UMK dan UMSK Morowali 2027
Setelah UMP, perhatian beralih ke Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), termasuk di Kabupaten Morowali yang menjadi pusat industri nikel.
Berdasarkan pedoman Kementerian Ketenagakerjaan, UMK 2027 paling lambat ditetapkan 25 November 2026 dan UMSK paling lambat 30 November 2026.
Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Surat itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Formula perhitungannya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dan memakai data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026.
Sebagai pembanding, UMK Morowali 2026 ditetapkan sebesar Rp4.223.000. Sementara itu, UMSK 2026 untuk sektor pertambangan bijih nikel dan industri logam dasar bukan besi sebesar Rp4.627.000, dan untuk sektor perkebunan kelapa sawit Rp4.262.000.
Besaran UMK Morowali 2027 nantinya dibahas oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Morowali, lalu diajukan kepada Gubernur Sulteng untuk ditetapkan.







