JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tengah mencermati perkembangan yang terjadi di Suriah selepas tumbangnya rezim Bashar al-Assad. Salah satu fokus perhatian adalah kebangkitan kelompok teroris Hayat Tahrir al-Sham (HTS) yang mengalami transformasi dalam strategi dan ideologinya.
Dalam sebuah talkshow bertajuk “Waspada Terorisme Setelah Assad Tumbang” yang disiarkan oleh Nusantara TV, Selasa (17/12/2024), Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT, Brigjen Pol. Kris Erlangga Aji Widjaya, mengungkapkan meskipun HTS menunjukkan adanya upaya moderasi, peningkatan kewaspadaan tetap menjadi prioritas untuk mencegah penyebaran ideologi radikal ke Indonesia.
“Saat ini mereka berusaha merubah bentuk dan bertransformasi menjadi lebih moderat, mirip dengan apa yang terjadi dengan Taliban di Afghanistan,” ujarnya dikutip dari laman bnpt.go.id, Kamis (19/12/2024).
Kris menjelaskan, kelompok afiliasi HTS, Jabhat al-Nusra, yang memiliki keterkaitan dengan al-Qaeda, masih tercatat dalam daftar terorisme global PBB. Di Indonesia, Jabhat al-Nusra juga tetap berada dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).
“Langkah preventif menjadi kunci dalam menyikapi perubahan dinamika kelompok ini,” tambahnya dengan tegas.
Baca Juga: Jihad dan Radikalisasi: Menghadapi Ancaman di Balik Narasi Suriah
Pemerintah Indonesia melalui BNPT tetap memantau perkembangan situasi di Suriah sambil berupaya melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih tertahan di sana.
Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, terdapat lebih dari 1.000 WNI yang pernah berada di Suriah. Hingga kini, 67 orang telah dievakuasi dan sekitar 84 orang masih menunggu untuk dievakuasi.
“Jumlah ini masih sangat jauh dari total lebih dari seribu yang tercatat,” jelas Kris.
Kris juga menyoroti perkembangan positif di Suriah, termasuk pemulihan ekonomi dan beroperasinya kembali fasilitas publik. Ini bisa menjadi indikasi bahwa negara tersebut sedang menuju pemulihan.
Namun, ia menekankan perlunya pendekatan “wait and see” sambil terus berfokus pada upaya perlindungan terhadap WNI dan pemantauan situasi di lapangan.
“Pemerintah menunggu bagaimana perkembangan yang terjadi di sana dan berharap pemerintahan transisi serta faksi-faksi di Suriah dapat segera memulihkan keadaan, membangun perekonomian, dan menjadikan negara itu inklusif serta menghargai hak asasi manusia,” jelas Kris.
BNPT berkomitmen untuk tetap proaktif dan bekerja sama dengan komunitas internasional dalam menjaga keamanan dalam negeri. Langkah ini penting untuk melindungi kepentingan WNI di tengah tantangan terorisme global yang kian dinamis.
Dengan pendekatan yang terukur dan hati-hati, BNPT berharap dapat mencegah potensi ancaman yang berhubungan dengan kelompok ekstremis yang mungkin ingin menyebarkan ideologi mereka di Indonesia.
Dalam menghadapi isu terorisme, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan dinamika yang terjadi di kawasan. Strategi pencegahan dan respons yang efektif dibutuhkan untuk menjaga keamanan masyarakat Indonesia serta mencegah penyebaran ideologi radikal.
Dengan kerja sama yang solid serta upaya mitigasi yang tepat, BNPT bertekad untuk menjaga perdamaian dan keamanan di Indonesia.
