JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kini tengah memantau dengan seksama aktivitas kelompok eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), yang dilaporkan semakin meningkat.
Kelompok ini diduga mencoba memanfaatkan isu-isu nasional untuk menyebarkan ide pendirian khilafah di Indonesia. Hal ini menciptakan kekhawatiran di kalangan aparat keamanan dan masyarakat.
Pada 2 Februari 2025, anggota eks HTI menggelar unjuk rasa serentak di 22 kota di 21 provinsi di Indonesia. Meskipun mereka mengangkat isu bela Palestina, aksi tersebut juga diiringi dengan seruan untuk menegakkan khilafah sebagai solusi atas berbagai permasalahan di Tanah Air.
Menurut laporan, demonstrasi ini menunjukkan adanya potensi kebangkitan kekuatan HTI yang sebelumnya telah dibubarkan pada tahun 2017 akibat aktivitas mereka yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Teknologi Informasi BNPT, R Tjandra Sulistiyono, mengatakan aktivitas eks HTI ini telah menjadi bahan pembicaraan antara BNPT dan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.
Baca Juga: Densus 88 Tangkap Pria Paru Baya Terduga Teroris di Tasikmalaya
“Kami mengamati dengan cermat setiap aktivitas yang dapat mengancam keamanan nasional,” ujarnya dikutip dari Kompas, Jumat (7/2/2025).
Meskipun demikian, dia menambahkan, saat ini BNPT belum dapat memberikan pernyataan lebih lanjut mengenai langkah konkret yang akan diambil.
Dalam konteks ini, BNPT juga mencatat bahwa perayaan Isra Mi’raj dengan tema ‘Metamorfoshow: It’s Time to be One Ummah’ yang diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada awal Februari ini, dicurigai sebagai ajang bagi HTI untuk menunjukkan kembali eksistensinya.
Kelompok ini berusaha untuk membangkitkan kembali agenda mereka, yang sempat terhenti setelah pelarangan pada tahun 2017.
Melihat perkembangan ini, BNPT berkomitmen untuk mencegah setiap upaya kelompok tersebut dalam menegakkan khilafah.
Pemantauan yang dilakukan tidak hanya mencakup aksi unjuk rasa, tetapi juga kegiatan-kegiatan lain yang dianggap dapat membahayakan keutuhan dan stabilitas negara. Diharapkan, dengan langkah-langkah yang tepat, potensi ancaman dari eks HTI dapat diminimalisasi.
Kekhawatiran terhadap kebangkitan HTI tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat yang menyaksikan dampak negatif dari ideologi ekstremis.
Keberadaan kelompok ini dapat memperburuk kerukunan antarumat beragama dan memperlebar jurang perpecahan di masyarakat.
Oleh karena itu, edukasi dan dialog antaragama menjadi sangat penting untuk mencegah penyebaran ide-ide yang dapat memecah belah.
Dalam menghadapi situasi ini, penting bagi pemerintah untuk berkolaborasi dengan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan aktivitas yang mencurigakan.
Dukungan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat, juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.
BNPT melalui berbagai kanalisasi resmi dan media sosial juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan nasional.
Dengan meningkatkan kesadaran kolektif, diharapkan masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah ide-ide radikalisasi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
Melihat ancaman dari eks Hizbut Tahrir Indonesia, BNPT diharapkan tetap proaktif dalam melakukan pemantauan dan mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan untuk memastikan bahwa Indonesia tetap aman dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kebangsaan.
2 komentar