JAKARTA – Analisa big data perbincangan yang ada di media sosial, dari 100 juta subjek akun, sebanyak 60 persen mendukung penundaan Pemilu 2024. Sementara 40 persen menolak.
Hal itulah yang menjadi acuan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, mengklaim banyak orang setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 ditunda satu hingga dua tahun.
“Big data mulai jadi referensi kebijakan dalam mengambil keputusan. Pengambilan sikap bergeser dari sebelumnya mengacu pada survei, beralih pada big data,” ujarnya di Jakarta, Minggu (27/2).
Menurut Muhaimin, perubahan data terjadi karena survei hanya memotret suara responden pada kisaran 1.200-1.500 orang saja, sementara responden big data bisa mencapai 100 juta orang.
“Pro kontra pilihan kebijakan ini akan terus terjadi seiring memanasnya kompetisi dan persaingan menuju 2024,” kata dia.
Baca Juga: Direktur Pencegahan BNPT: Ketahanan Nasional di Kaltim Lebih Baik Dibanding Daerah Lain
Meski begitu, ia mengaku jika temuan big data berbeda dengan temuan hasil survei, yang kebanyakan tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Fakta politik survei terbaru, lanjut dia, menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi tinggi yaitu 73 persen.
“Di atas 60 persen itu disebut tinggi. Tapi tidak beriringan dengan persetujuan penundaan pemilu, sekitar 60 persen tidak setuju dan 40 persen mendukung,” katanya.
Pemilu 2024 Ditunda dengan Alasan Pemulihan Ekonomi
Sebelumnya, usulan itu juga sempat disampaikan dalam beberapa kesempatan, dengan alasan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Pandemi Covid-19 yang terjadi selama 2 tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional. Namun, dalam beberapa waktu, mulai tampak ada tren perbaikan ekonomi yang cukup positif.
“Saya menerima para pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan, banyak masukan penting, intinya prospek ekonomi kita pascapandemi. Dari seluruh masukan itu, saya mengusulkan Pemilu 2024 itu ditunda 1 atau 2 tahun,” katanya beberapa waktu lalu.
Menurut Muhaimin, para pelaku usaha memberikan masukan penting, terutama memasuki tahun 2022 sangat optimistis dan memiliki kecenderungan positif yang luar biasa. Mereka memperkirakan akan banyak momentum ekonomi untuk pemulihan terhadap dua tahun pandemi yang tidak efisien.
Sejak 2021 dilakukan restarting ekonomi yang menurut penilaiannya cukup bagus dan ke depan akan ada tren momentum-momentum perbaikan yang dahsyat. Selain itu, juga akan ada peluang untuk bangkit lebih baik daripada negara-negara mana pun.
Dari masukan para pakar dan hasil kunjungannya ke berbagai daerah, mengalami masa-masa dua tahun dibilang inefisien karena pandemi dan stagnasi kegiatan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat, terutama yang paling terpukul adalah UMKM yang mengalami masa sulit.
Prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat positif ke depan tidak boleh diabaikan, sehingga Pemilu 2024 yang rencananya pada tanggal 14 Februari 2022 jangan sampai mengganggu prospek ekonomi yang sudah berlangsung cukup baik saat ini.
Ia menilai pelaksanaan pemilu biasanya ada tiga kondisi, yakni: pertama, para pelaku ekonomi itu melakukan pembekuan, menunggu, dan menghentikan agresivitas ekonomi.
Kedua, transisi kekuasaan dan pemerintahan biasanya mengakibatkan ketidakpastian ekonomi sehingga mengganggu suasana dan momentum perbaikan ekonomi yang sangat bagus, apalagi pasca-G20.
Ketiga, pemilu juga dikhawatirkan bisa terjadi eksploitasi ancaman konflik.
Oleh karena itu, dari seluruh masukan itu, Pemilu 2024 ditunda 1 tahun atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang, kemudian tidak terjadi pembekuan ekonomi untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun pandemi.
Comments 2