JAKARTA – Publik selama ini mengenal Rocky Gerung sebagai sosok yang paling ditakuti penguasa lewat deretan kritik tajam dan pedas di luar pagar istana. Namun, sebuah kejutan besar mengejutkan jagat politik ketika akademisi vokal ini, memilih melangkah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Keputusan ini sontak memicu perdebatan publik. Banyak pihak bertanya-tanya, bagaimana mungkin seorang kritikus paling tajam terhadap pemerintah justru memilih duduk di ring satu kekuasaan?
Menjawab berbagai tanda tanya besar tersebut, Rocky menegaskan, kehadirannya di dalam istana bukanlah bentuk kompromi atau sekadar mencari kenyamanan jabatan.
Ia membawa misi tersembunyi yang jauh lebih radikal, yakni membongkar praktik korupsi dan penyimpangan birokrasi langsung dari dalam sistem.
“Koruptor itu diibaratkan sebagai sel rusak yang enggan mengalami apoptosis atau kematian sel terprogram, tetapi justru berlindung di balik birokrasi dan regulasi,” tegas Rocky Gerung dalam wawancara eksklusif bersama tvOne yang dikutip, Selasa (20/10/2026).
Dalam pandangan analitisnya, korupsi di negeri ini telah bermutasi menjadi sistem pertahanan diri yang rumit. Para pelaku kejahatan kerah putih tidak lagi bersembunyi di tempat gelap, melainkan berlindung di balik tumpukan aturan dan celah birokrasi yang dibuat berlapis-lapis. Oleh karena itu, melawan dari luar saja dinilai tidak lagi cukup efektif untuk merusak benteng pertahanan tersebut.
Rocky memilih strategi ‘kuda troya’—masuk ke dalam lingkaran penyelenggara negara demi mendorong pembersihan korupsi secara struktural.
Ia bertekad menggunakan otoritas dan pengaruhnya di Wantimpres untuk memastikan tidak ada lagi ruang bagi oknum-oknum yang memanfaatkan regulasi negara untuk memperkaya diri sendiri.
Langkah berani ini sekaligus menandai babak baru dalam konstelasi politik nasional. Publik kini menanti, sejauh mana efektivitas kehadiran seorang Rocky Gerung di jantung kekuasaan mampu merontokkan praktik-praktik kotor yang selama ini menggerogoti anggaran dan kepercayaan rakyat.
