MOROWALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menunjukkan respons cepat terhadap persoalan lingkungan dan sosial yang membelit warga Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan. Polemik yang sempat menjadi sorotan publik akibat aktivitas perusahaan kini berbuah langkah taktis dari pucuk pimpinan daerah.
Bupati Morowali, Iksan, secara resmi menandatangani surat undangan rapat koordinasi penting bernomor 000.1.5/1493/DPMPTSP/X/2026 pada 16 Oktober 2026.
Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut konkret dari hasil Rapat Dengar Pendapat dan pertemuan langsung antara Pemkab Morowali dengan Masyarakat Desa Matarape yang digelar di lokasi pada Kamis, 8 Oktober 2026 lalu.
Dugaan dampak lingkungan dan ancaman ruang hidup warga konflik, bermula dari keresahan mendalam masyarakat setempat terhadap aktivitas operasional yang dijalankan oleh PT Anugerah Sakti Konstruksi Utama (ASKON).
Berdasarkan temuan di lapangan, aktivitas hauling (pengangkutan) serta operasional jetty (terminal khusus) milik perusahaan tersebut, diduga kuat telah menimbulkan dampak negatif serius terhadap lingkungan sekitar.
Warga Desa Matarape mengeluhkan rusaknya kawasan permukiman serta terancamnya lahan perkebunan dan tanaman masyarakat akibat debu, sedimentasi, atau gangguan lingkungan lainnya yang timbul dari aktivitas tambang dan pengangkutan tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan dapat merusak sumber penghidupan warga jika tidak segera ditangani secara komprehensif.
Menyikapi situasi yang kian mendesak, Pemkab Morowali memandang perlu untuk mengambil langkah intervensi melalui forum koordinasi lintas sektoral. Pertemuan ini difokuskan untuk menyepakati langkah-langkah penanganan konkrit, terukur, dan berkeadilan sesuai dengan kewenangan masing-masing instansi dan regulasi yang berlaku.
Rapat koordinasi penanganan kasus ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 17 Oktober 2026, Pukul 15.00 WITA – selesai, bertempat di Desa Matarape, Kecamatan Sombori Kepulauan
Mengingat substansi permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan keberlangsungan lingkungan, Pemkab Morowali memberikan penekanan khusus kepada pihak manajemen perusahaan.
Pimpinan PT Astima Konstruksi diwajibkan untuk hadir secara langsung atau mendelegasikan pejabat berwenang yang memiliki mandat penuh dalam mengambil keputusan strategis.
Comments 1