MOROWALI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali bersama lintas instansi kehutanan dan PT Vale Indonesia Tbk, memperketat pengawasan pemanfaatan kawasan hutan di area Blok 3 Bahodopi dengan menetapkan batas akhir pengakuan (cut-off date) aktivitas garapan masyarakat pada 7 September 2026.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Sosialisasi Mekanisme Penyelesaian Kawasan Hutan (MPKH) atau Pemanfaatan Kawasan Hutan serta Program Perlindungan dan Pengamanan Hutan yang digelar di Aula Hotel Metro, Desa Bente, Kecamatan Bungku Tengah, Jumat (6/11/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Morowali, Yusman Mahbub, yang hadir mewakili Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf, menegaskan pentingnya titik temu antara keberlanjutan investasi, pelestarian ekosistem hutan, serta perlindungan hak-hak masyarakat lokal.
“Melalui sosialisasi ini menjadi wadah kita semua dapat menyamakan pemahaman dan persepsi. Karena di satu sisi investasi kita harus dukung, namun di sisi lain juga harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat, termasuk juga terkait kehutanan yang ada di Kabupaten Morowali,” ujar Yusman saat membuka kegiatan tersebut.
Yusman mendorong seluruh pemangku kepentingan yang hadir—mulai dari unsur pemerintah kecamatan hingga kepala desa—agar aktif merumuskan langkah bersama demi melindungi kawasan hutan yang merupakan kewenangan negara.
Empat Poin Kesepakatan dan Batas Pengakuan
Dalam forum yang melibatkan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, KPH Tepe Asa Moroso, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Wilayah Sulawesi, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut), serta unsur TNI-Polri dari Kodim 1311/Morowali dan Polres Morowali tersebut, disepakati empat poin krusial terkait area Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) PT Vale Blok 3 Bahodopi:
- Seluruh peserta sosialisasi telah menerima informasi utuh mengenai perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pelaksanaan MPKH.
- Tanggal batas pengakuan atau Cut-Off Date (COD) penghidupan masyarakat di area PPKH PT Vale Blok 3 Bahodopi ditetapkan pada 7 September 2026.
- Masyarakat terdampak yang memanfaatkan kawasan hutan hingga batas tanggal 7 September 2026, akan melalui proses identifikasi dan diberikan penggantian sesuai standar serta peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari MPKH.
- Mekanisme MPKH tidak memberikan kompensasi atas tanah atau lahan, serta tidak memberikan kompensasi atas penambahan tanaman maupun pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal pengakuan 7 September 2026.
Dengan ketetapan ini, pemerintah daerah bersama tim terpadu menegaskan, skema penyelesaian tidak boleh dijadikan celah untuk melegalkan perambahan hutan atau memperluas area garapan baru tanpa izin di luar ketentuan.
Identifikasi Terukur dan Pemulihan Mata Pencaharian
Sementara itu, Head of Mine Operation Bahodopi PT Vale Indonesia, Wafir, menjelaskan langkah sosialisasi dan pengamanan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tanggal 12 Januari 2026 tentang PPKH untuk kegiatan operasi produksi. Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) Indonesia Growth Project (IGP) Morowali dengan luasan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Blok Bahodopi mencapai 22.699 hektare, perusahaan memiliki kewajiban hukum menjaga areal PPKH.
Menurut Wafir, pihak perusahaan menyadari bahwa sebagian kawasan hutan di dalam area PPKH selama ini telah dikelola warga sebagai tumpuan ekonomi keluarga.
“Kami memahami bahwa sebagian kawasan hutan dalam area PPKH selama ini telah dimanfaatkan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat. Karena itu, pengelolaannya perlu memperhatikan aspek sosial sekaligus kelestarian lingkungan,” tutur Wafir.
Ia menerangkan, PT Vale akan melakukan identifikasi lapangan terhadap aktivitas pemanfaatan kawasan hutan yang berlangsung sebelum cut-off date dan memenuhi kriteria.
Hasil identifikasi tersebut akan menjadi acuan pelaksanaan Program Pemulihan Mata Pencaharian atau Livelihood Restoration Program (LRP), seperti pemberdayaan UMKM, pengembangan usaha lokal, hingga akses peluang kerja sesuai kebutuhan perusahaan.
“Proses ini akan dilakukan secara terukur dan transparan, dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pihak terkait. Kami berharap proses ini dapat berjalan secara terbuka dan dipahami bersama,” katanya.
