JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menyatakan pentingnya evaluasi penggunaan senjata api sebagai bagian dari agenda visi dan rencana strategis (grand strategy) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk periode 2025-2045.
Anggota Kompolnas, Ghurfon Mabruri, menyoroti adanya kasus kekerasan yang melibatkan oknum anggota Polri menunjukkan perlunya perubahan dalam kebijakan dan pengawasan terkait penggunaan kekuatan.
Dalam diskusi yang berlangsung di Jakarta dengan Amnesty International Indonesia, Senin (9/12/2024), Ghurfon menjelaskan, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh anggota Polri pada kasus-kasus terkini menjadi salah satu fokus utama Kompolnas.
Baca Juga: Jaringan Narkoba Terbesar di Bali: Kapolri Ungkap Pembongkaran Pabrik Hashish
“Kami akan merincikan dokumen laporan yang bisa menjadi bahan untuk mendorong perbaikan-perbaikan yang diperlukan,” ujarnya.
Penyusunan Grand Strategy Polri 2024 diharapkan bisa menjadi wadah bagi masyarakat sipil untuk memberikan masukan kritis mengenai keberulangan kasus kekerasan.
Ghurfon menekankan pentingnya menciptakan mekanisme pelembagaan yang mampu memutus siklus kekerasan dalam institusi kepolisian.
SOP dan Tantangan Pengawasan
Meskipun Polri telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip-prinsip terkait penggunaan senjata api, tantangan masih ada dalam hal pengetahuan, kontrol, pengawasan, dan akuntabilitas.
Menurut Ghurfon, ketika terjadi pelanggaran, penanganannya tidak boleh berfokus hanya pada kasus tersebut, tetapi juga harus melihat fenomena secara menyeluruh.
“Akuntabilitas dalam penanganan kasus kekerasan oleh oknum Polri harus dilakukan secara transparan,” kata dia.
Baca Lagi: Rekrutmen Bakomsus Polri: 51 Peserta Ikuti Tes Psikologi Tahap II di Polda Sumsel
Ia mengusulkan, sanksi yang dikenakan tidak hanya berupa kode etik, tetapi juga sanksi pidana untuk tindakan yang melanggar hukum.
Ghurfon menambahkan, pengawasan internal dalam kepolisian tidaklah cukup. “Harus ada pengawasan dari eksternal, termasuk peran media,” tambahnya. Hal ini penting agar seluruh proses penanganan pelanggaran dapat dilakukan secara objektif dan transparan.
Dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan senjata api dan penegakan disiplin yang lebih tegas, Kompolnas berharap dapat membantu membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Tantangan ini tidak hanya memerlukan perubahan internal tetapi juga keterlibatan aktif dari masyarakat dan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak.
Comments 1