JAKARTA – Gelap, kata ini menggema di kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Senin (17/02/2025). Bukan gelap karena cuaca, melainkan karena aksi unjuk rasa bertajuk ‘Indonesia Gelap’ yang diinisiasi oleh Koalisi Masyarakat Sipil bersama Aliansi BEM Seluruh Indonesia.
Aksi ini bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan sebuah cerminan keresahan mendalam atas arah kebijakan pemerintah yang dinilai semakin menjauhi prinsip keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ bukanlah sebuah gerakan yang lahir tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari berbagai kekhawatiran yang selama ini terpendam. Salah satu tuntutan utama yang disuarakan adalah terkait dengan pendidikan.
Massa aksi menuntut terciptanya pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis. Mereka dengan tegas menolak pemotongan anggaran pendidikan yang dinilai akan memperparah ketimpangan akses pendidikan di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Koordinator BEM SI, saat menggelar demonstrasi berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025).
Baca Juga: Ojek Online (Ojol) Tuntut THR: Antara Harapan dan Realita di Tengah Gempuran Digital
“Anggaran pendidikan yang layak adalah hal penting untuk memastikan seluruh rakyat akses pendidikan murah dan layak,” ujarnya.
Menurut dia, pendidikan adalah hak fundamental setiap warga negara. Oleh karena itu, pemangkasan anggaran pendidikan hanya akan memperdalam ketimpangan akses pendidikan dan memperburuk kualitasnya.
Massa aksi juga menolak keras rencana revisi sejumlah undang-undang yang dinilai berpotensi merusak tatanan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Beberapa undang-undang yang menjadi sorotan utama di antaranya:
Revisi Undang-Undang Polri: Revisi ini dikhawatirkan akan memperluas kewenangan polisi, termasuk dalam melakukan kontrol terhadap konten di media sosial. Hal ini dinilai dapat mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Revisi Undang-Undang Kejaksaan: Rencana revisi ini memberikan perhatian terhadap penguatan hak imunitas jaksa. Padahal, hak imunitas, jika diberikan secara berlebihan, dapat menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum.
Revisi Undang-Undang TNI: Revisi ini berpotensi membuka ruang bagi keterlibatan militer dalam penegakan hukum, yang dikhawatirkan akan mengulangi sejarah kelam di mana militer belum sepenuhnya tunduk pada peradilan umum.
“Dalam revisi UU Polri, Polisi ingin memperluas kewenangan lebih agar dapat melakukan kontrol terhadap konten-konten dalam media sosial. Sementara dalam rencana revisi UU Kejaksaan, Jaksa ingin memperkuat hak imunitasnya. Hak imunitas ini sebelumnya sudah diatur dalam UU Kejaksaan yang berlaku saat ini. Rencana revisi terhadap berbagai UU tersebut berbahaya dan menyimpang dari prinsip persamaan di hadapan hukum karena harusnya semua warga dan aparat negara tidak boleh mendapatkan imunitas itu,” jelas Satria.
Tuntutan Lainnya: Evaluasi Proyek Strategis Nasional dan Multifungsi TNI-Polri
Selain tuntutan utama di atas, massa aksi juga menyuarakan beberapa tuntutan lain yang tak kalah penting. Mereka meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang bermasalah.
PSN, yang seharusnya bertujuan untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dinilai justru menimbulkan masalah baru, seperti perampasan lahan dan kerusakan lingkungan.
Mahasiswa juga menuntut pencabutan multifungsi TNI dan Polri, yang mengizinkan anggota TNI dan Polri aktif menduduki jabatan-jabatan sipil, dinilai telah menyimpang dari prinsip demokrasi dan merusak profesionalisme TNI dan Polri. Hal ini juga berpotensi menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ adalah sebuah pengingat bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang harus terus diperjuangkan dan dijaga.
Suara mahasiswa dan masyarakat sipil adalah cermin dari keresahan yang ada di tengah masyarakat. Tuntutan mereka bukan hanya kritik, tetapi juga harapan akan masa depan Indonesia yang lebih baik, adil, dan sejahtera.
Penting bagi pemerintah untuk merespons tuntutan ini dengan bijak. Dialog yang konstruktif, keterbukaan terhadap kritik, dan komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi adalah kunci untuk meredam gejolak dan membangun kepercayaan publik.
Aksi ‘Indonesia Gelap’ mungkin hanya satu langkah kecil dalam perjuangan panjang untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Namun, semangat yang membara di balik aksi ini menunjukkan bahwa harapan akan perubahan masih terus menyala di hati rakyat Indonesia.
1 komentar