NUNUKAN – Menjaga perbatasan negara bukan hanya soal memastikan setiap jengkal wilayah tetap aman. Jalan yang menghubungkan kawasan terdepan, kesiapan prajurit, dan akses masyarakat terhadap pembangunan juga menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kehadiran negara.
Persoalan itulah yang menjadi perhatian Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, saat meninjau Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) Krayan Lembudud dan jalan perbatasan Indonesia-Malaysia di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (23/10/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruli melihat langsung kondisi pengamanan di wilayah perbatasan sekaligus infrastruktur yang mendukung aktivitas di kawasan terdepan Indonesia. Peninjauan ini dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan serta kebutuhan pembangunan yang perlu mendapat perhatian.
Di hadapan awak media, Maruli menegaskan, pelaksanaan tugas di wilayah perbatasan membutuhkan kerja bersama antara TNI dan BNPPDT.
Menurut dia, kedua lembaga perlu menyelaraskan peran agar pengamanan wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan dapat berjalan beriringan.
“Sangatlah perlu kebersamaan dalam menjalankan tugas antara TNI dengan badan perbatasan dan daerah terpencil ini,” ujar Jenderal Maruli.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menangani berbagai persoalan di kawasan perbatasan. Pengamanan wilayah membutuhkan kesiapan personel, sementara pembangunan kawasan memerlukan dukungan infrastruktur dan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait.
Selain mengunjungi kawasan perbatasan, Maruli meninjau Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) TNI di Nunukan. Kunjungan ini dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas dan sarana pendukung latihan prajurit.
Ketersediaan fasilitas latihan menjadi salah satu unsur penting dalam pembinaan kemampuan personel. Melalui latihan yang didukung sarana memadai, prajurit diharapkan dapat mempersiapkan diri menghadapi beragam tantangan penugasan, termasuk tugas pengamanan di kawasan perbatasan.
Peninjauan Puslatpur tersebut melengkapi agenda kunjungan Maruli. Perhatian tidak hanya diarahkan pada kondisi pengamanan dan akses jalan, tetapi juga pada kesiapan fasilitas yang mendukung kemampuan prajurit.
Dengan demikian, pengamanan wilayah perbatasan berkaitan erat dengan kesiapan personel, dukungan sarana, serta koordinasi antarlembaga yang menjalankan tugas di kawasan tersebut.
Pengamanan dan Kesejahteraan Perlu Berjalan Beriringan
Kunjungan Maruli berlangsung di tengah perluasan perhatian pemerintah terhadap pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Sebelumnya, setelah menerima tugas sebagai Kepala BNPPDT pada 19 Oktober 2026, Maruli menyampaikan, pengelolaan perbatasan juga berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan yang menjadi penyangga wilayah negara.
Arah kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga bagaimana masyarakat memperoleh manfaat dari pembangunan.
Bagi wilayah seperti Krayan, keberhasilan pembangunan perlu dirasakan melalui akses transportasi yang lebih baik, pelayanan yang semakin mudah dijangkau, serta terbukanya kesempatan bagi kegiatan ekonomi masyarakat.
Namun, berbagai tujuan tersebut membutuhkan perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan program yang terukur. Koordinasi antarlembaga juga diperlukan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Peninjauan Pos Pamtas Krayan Lembudud, jalan perbatasan Indonesia-Malaysia, dan Puslatpur TNI di Nunukan menjadi bagian dari upaya melihat langsung kondisi wilayah serta kebutuhan pendukung tugas di kawasan perbatasan.
Pada akhirnya, tantangan pembangunan perbatasan bukan semata-mata memastikan negara hadir melalui aparat keamanan. Kehadiran negara juga perlu tercermin dalam infrastruktur yang berfungsi, pelayanan yang dapat dijangkau, dan kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Sinergi TNI dan BNPPDT diharapkan dapat mendukung pengamanan wilayah sekaligus memperkuat koordinasi pembangunan kawasan perbatasan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di garis terdepan Indonesia.
