JAKARTA – Di tengah riuhnya dinamika politik dan tantangan pembangunan, Presiden Prabowo Subianto mengawali babak baru dalam kepemimpinannya. Langkah berani berupa reshuffle kabinet, yang dilakukan pada Rabu (19/2/2025), menandai tekad kuat untuk mempercepat laju pembangunan dan mengoptimalkan kinerja pemerintahan.
Sejak dilantik pada Oktober 2024, Kabinet Merah Putih menghadapi berbagai isu krusial yang menuntut respons cepat dan tepat.
Reshuffle kabinet, yang menjadi sorotan publik, menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian.
Perombakan ini tidak hanya sekadar pergantian pejabat, tetapi juga representasi komitmen untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Baca Juga: Indonesia Gelap: Aksi Mahasiswa & Masyarakat Sipil Tolak Revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan
Dalam upacara pelantikan yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan dari enam pejabat negara.
Perubahan ini menyentuh beberapa posisi strategis, menunjukkan prioritas dan fokus pemerintahan saat ini.
- Menteri Diktisaintek: Brian Yuliarto Menggantikan Satryo Brodjonegoro
Profesor Brian Yuliarto dilantik sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), menggantikan Satryo Soemantri Brodjonegoro.
Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 26 P tahun 2025. Pengangkatan ini diharapkan dapat membawa inovasi dan terobosan di bidang pendidikan tinggi, riset, dan teknologi.
Penunjukan Brian Yuliarto menunjukkan komitmen pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan peningkatan daya saing bangsa di era global. Perubahan ini juga menjadi respons atas sorotan publik terhadap kinerja menteri sebelumnya.
- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): M. Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari
M. Yusuf Ateh dilantik sebagai Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), didampingi oleh Agustina Arumsari sebagai Wakil Kepala.
Pelantikan keduanya berdasarkan Keppres Nomor 27 P Tahun 2025. BPKP memegang peran krusial dalam memastikan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Penunjukan Yusuf Ateh dan Agustina Arumsari diharapkan dapat memperkuat pengawasan keuangan dan pembangunan, serta mencegah praktik korupsi.
- Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amelia Adininggar Widyasanti dan Soni Hari Budiutomo Harmadi
Amelia Adininggar Widyasanti dan Soni Hari Budiutomo Harmadi dilantik sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan Keppres Nomor 28 P Tahun 2025.
BPS memiliki peran penting dalam menyediakan data statistik yang akurat dan komprehensif, yang menjadi dasar pengambilan kebijakan pembangunan.
Perubahan kepemimpinan di BPS diharapkan dapat meningkatkan kualitas data statistik dan relevansinya bagi pembangunan nasional.
- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugroho Sulistyo Budi
Letjen TNI (purn) Nugroho Sulistyo Budi dilantik sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) berdasarkan Keppres Nomor 29 P Tahun 2025.
BSSN memiliki peran vital dalam menjaga keamanan siber nasional, melindungi data dan informasi strategis negara, serta mencegah ancaman siber.
Penunjukan Nugroho Sulistyo Budi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat pertahanan siber di tengah perkembangan teknologi yang pesat.
Sumpah Jabatan: Komitmen pada Bangsa dan Negara
Prosesi pelantikan diwarnai dengan pembacaan sumpah jabatan oleh para pejabat yang dilantik.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya kesetiaan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, menjunjung tinggi etika jabatan, dan bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab.
Sumpah ini menjadi pengingat bagi para pejabat yang dilantik untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
Reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini menjadi yang pertama sejak Kabinet Merah Putih bekerja.
Perubahan ini mencerminkan tekad pemerintah untuk melakukan perbaikan dan penyegaran dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
Keputusan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat negara dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Reshuffle kabinet bukanlah solusi instan. Para pejabat yang baru dilantik akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari menyelesaikan masalah yang ada hingga merumuskan kebijakan baru.
Namun, dengan semangat kerja keras, dedikasi, dan komitmen yang tinggi, diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara.
2 komentar