JAKARTA – Persoalan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, merupakan persoalan yang tidak hanya perlu dicermati ketika momentum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) saja, melainkan perlu terus menerus dikawal.
“Kalau tidak ada KKB, kan itu PR (pekerjaan rumah) yang panjang, enggak akan selesai istilahnya dalam kerangka Pilkada saja. Itu kondisi yang harus terus-menerus dikawal,” ujar Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, usai rapat kerja bersama Panglima TNI dan kepala staf TNI lainnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Adapun momentum Pilkada, lanjut dia, tak pelak membuat persoalan KKB di Papua menjadi kian kompleks, sebagaimana yang deteksi dini yang dipaparkan oleh pihak TNI saat rapat berlangsung.
“Kebetulan pilkada akan diadakan, maka kompleksitas di wilayah itu akan menjadi lebih kompleks dari wilayah-wilayah yang lain,” katanya.
Meski demikian, Meutya menilai, yang terpenting ihwal pengamanan KKB di Papua dalam momentum Pilkada serentak 2024 adalah dengan melakukan pencegahan dini.
“Tadi sudah dideteksi, yang paling penting dalam pengamanan itu adalah antisipasi, cegah dini-nya. Nah, tadi yang kita lihat adalah cegah dini dari TNI ini sudah cukup baik karena antisipasi sudah dilakukan,” ujarnya.
Saat rapat berlangsung, Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, mengatakan aksi kelompok separatis teroris (KST) atau KKB di Papua meningkat jelang Pilkada serentak 2024.
“Meningkatnya aksi KST dipengaruhi oleh akan datangnya pilkada serentak,” ujarnya.
Selain itu, Agus menemukan pula adanya calon legislatif atau kepala daerah yang terafiliasi dengan kelompok KST/KKB.
“Apabila (mereka) kalah dalam perolehan suara memiliki kemungkinan gangguan keamanan yang lebih besar,” kata dia.
Agus menambahkan, bahwa aksi KST/KKB tersebut membawa agenda untuk menggagalkan jalannya Pilkada serentak 2024.
“Di wilayah Papua, kelompok separatis teroris terpantau mempunyai agenda untuk menggagalkan pilkada guna delegitimasi NKRI, serta mencari perhatian dunia internasional,” jelasnya.
