MOROWALI – Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Kabupaten Morowali, Ichwan, memberikan klarifikasi terkait pemberitaan anggaran program rumah layak huni yang sebelumnya disorot karena hanya tercatat sekitar Rp1,56 miliar.
Ichwan menegaskan, angka tersebut bukan keseluruhan anggaran bantuan perumahan di Kabupaten Morowali. Menurutnya, program yang dialokasikan melalui APBD Perubahan 2026 mencakup lima kegiatan dengan total 124 unit rumah dan anggaran mencapai Rp21,08 miliar.
Penjelasan itu disampaikan Ichwan di Kantor Bupati Morowali, Kompleks Perkantoran Fonuasingko, Desa Bente, Bungku Tengah, Senin (16/11/2026).
“Untuk kegiatan program bantuan perumahan Kabupaten Morowali yang tahun ini kita laksanakan di APBD Perubahan, secara keseluruhan ada 124 unit dan total anggarannya Rp21,08 miliar,” jelas Ichwan.
Ia menerangkan, angka Rp1,56 miliar yang menjadi sorotan dalam pemberitaan sebelumnya hanya mencakup satu kategori kegiatan, bukan keseluruhan program bantuan perumahan.
Menurut Ichwan, terdapat lima kegiatan yang menyasar sejumlah kecamatan dengan alokasi berbeda.
Kegiatan pertama menyasar kawasan kumuh di Kecamatan Bungku Selatan dan Menui sebanyak sembilan unit rumah.
Kegiatan kedua diperuntukkan bagi wilayah daratan, meliputi Kecamatan Bungku Tengah, Bumi Raya, dan Wita Ponda sebanyak 28 unit.
Selanjutnya, kegiatan ketiga dialokasikan untuk Kecamatan Bungku Selatan di luar kawasan kumuh sebanyak 43 unit rumah.
Kegiatan keempat menyasar wilayah Menui Kepulauan di luar kawasan kumuh sebanyak 21 unit. Sementara kegiatan kelima diperuntukkan bagi Kecamatan Sombori Kepulauan sebanyak 23 unit rumah.
Dengan pembagian tersebut, total bantuan pembangunan rumah mencapai 124 unit.
“Jadi data yang dari berita itu hanya dari satu kategori dari lima wilayah, lima kegiatan, jadi hanya satu segmen yang diambil di berita itu,” tegasnya.
Ichwan menjelaskan, penetapan alokasi bantuan, termasuk sembilan unit rumah di kawasan kumuh, tidak semata-mata didasarkan pada hasil pendataan lapangan. Besaran anggaran yang tersedia untuk masing-masing kegiatan turut menjadi pertimbangan.
Transparansi Anggaran Masih Perlu Dibuka
Klarifikasi Dinas Perumahan tersebut memberikan konteks baru terhadap angka anggaran rumah layak huni yang sebelumnya menjadi bahan perbandingan dengan rencana pengadaan videotron outdoor senilai Rp3,2 miliar.
Dengan total anggaran bantuan perumahan yang disebut mencapai Rp21,08 miliar, angka Rp1,56 miliar memang tidak dapat digunakan untuk menggambarkan keseluruhan program perumahan melalui APBD Perubahan 2026.
Namun, penjelasan mengenai total anggaran dan jumlah unit rumah belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik mengenai rincian penggunaan anggaran.
Publik masih membutuhkan informasi lebih terperinci mengenai besaran anggaran untuk masing-masing dari lima kegiatan, nilai bantuan per unit rumah, spesifikasi pembangunan, serta mekanisme penentuan penerima bantuan.
Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui, bagaimana anggaran puluhan miliar rupiah tersebut diterjemahkan menjadi pembangunan rumah yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pertanyaan mengenai urgensi, manfaat, dan dasar penentuan prioritas setiap belanja daerah tetap relevan untuk dijawab pemerintah.
Bagi masyarakat, persoalannya bukan sekadar berapa besar anggaran yang dialokasikan, melainkan seberapa transparan proses penganggarannya dan seberapa nyata manfaatnya dirasakan warga.
GardaNasional.co.id akan terus menelusuri rincian program bantuan perumahan tersebut, termasuk dokumen anggaran, alokasi biaya setiap kegiatan, serta mekanisme penentuan penerima bantuan.
Keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan APBD dan memastikan program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan publik.








