KENDARI – Nama seorang wakil bupati di Sulawesi Tenggara berinisial HL disebut dalam sengketa bisnis jual beli bijih nikel senilai Rp12,5 miliar.
Berdasarkan pemberitaan Akurat.co dan Poskota, yang dikutip Minggu (15/11/2026), nama HL tercantum dalam surat somasi hukum yang dilayangkan pengusaha tambang berinisial S, yang disebut sebagai Direktur PT MNJ, kepada PT HSI selaku perusahaan yang disebut sebagai penjual bijih nikel.
Surat somasi tersebut disebut bertanggal 1 November 2026. Dalam somasi itu, pihak pengirim menyoroti kedudukan HL yang disebut pernah menjabat sebagai Komisaris PT HSI.
Menurut pemberitaan kedua media tersebut, sengketa berkaitan dengan Akta Perjanjian Jual Beli Bijih Nikel sebanyak 150.000 wet metric ton (WMT) dengan nilai transaksi mencapai Rp12,5 miliar.
Pemberitaan menyebut perjanjian tersebut bertanggal 4 November 2024 dan ditandatangani oleh direktur PT HSI saat itu dengan persetujuan HL selaku komisaris.
Dalam akta pendirian perusahaan tahun 2022 yang dikutip dalam pemberitaan, HL juga disebut tercatat sebagai komisaris sekaligus pemegang saham PT HSI.
Dana Rp12,5 Miliar Dipersoalkan
Pihak pengirim somasi, melalui kuasa hukumnya, meminta penjelasan mengenai peran HL serta penggunaan dana Rp12,5 miliar yang disebut telah ditransfer ke rekening PT HSI.
Dana tersebut disebut ditransfer dalam tiga tahap. Pembayaran pertama berupa uang muka sebesar Rp10 miliar dilakukan pada 8 November 2024.
Selanjutnya, terdapat pembayaran Rp1 miliar yang disebut untuk persiapan peralatan pada 12 Februari 2025.
Kemudian, pembayaran sebesar Rp1,5 miliar disebut dilakukan pada 17 April 2025 untuk persiapan armada dump truck. Dengan demikian, total pembayaran yang disebut dalam sengketa tersebut mencapai Rp12,5 miliar.
Menurut pihak pengirim somasi, hingga surat somasi dilayangkan belum ada realisasi pemuatan maupun pengiriman bijih nikel ke tongkang.
Pihak tersebut menyatakan, sejak jadwal pengapalan disebut dimulai pada 17 Desember 2024, belum terdapat realisasi pengiriman dari total 150.000 WMT bijih nikel yang diperjanjikan.
Selain persoalan realisasi pengiriman, pihak pengirim somasi juga mempertanyakan sejumlah aspek dalam transaksi tersebut.
Salah satunya berkaitan dengan lokasi pelabuhan muat atau jetty yang disebut berada di wilayah Kolaka. Sementara izin usaha pertambangan operasi produksi atau IUP-OP pihak ketiga yang disebut dalam transaksi berada di Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara.
Pihak pengirim somasi juga mempertanyakan sejumlah dokumen terkait transaksi, termasuk nomor SK IUP-OP, titik koordinat tambang, izin jalur pengangkutan serta legalitas operasional jetty.
Bidang usaha PT HSI yang tercantum dalam akta pendirian juga menjadi salah satu hal yang dipersoalkan oleh pihak pengirim somasi.












