NABIRE – Kelahiran Komando Daerah Militer (Kodam) XXIX/Mambruk di Provinsi Papua Tengah menandai babak baru dalam transformasi pertahanan teritorial Indonesia di bagian timur. Diresmikan langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada 5 Oktober 2026 bertepatan dengan HUT ke-81 TNI, kehadiran kodam anyar ini menjawab kebutuhan mendesak akan efisiensi rentang kendali komando pertahanan yang selama ini membentang terlalu jauh.
Langkah strategis ini bukan sekadar penambahan struktur organik TNI Angkatan Darat, melainkan manifestasi pendekatan komprehensif yang memadukan pertahanan negara dengan percepatan pembangunan daerah otonomi baru (DOB).
Berpusat di kawasan Kimi, Kabupaten Nabire, Kodam XXIX/Mambruk memikul mandat berat sekaligus mulia untuk mengamankan delapan wilayah administratif, di antaranya Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, Puncak, Puncak Jaya, dan kawasan industri-tambang strategis Mimika.
“Kehadiran Kodam XXIX/Mambruk bukan sekadar memperkuat postur pertahanan, tetapi menjadi jembatan percepatan kesejahteraan dan stabilitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat di delapan kabupaten Papua Tengah,” ujar Mayjen TNI Aminton Manurung, Pangdam XXIX/Mambruk.
Penunjukan Mayjen TNI Aminton Manurung—yang sebelumnya mengemban posisi krusial sebagai Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Darat (Asops Kasad)—sebagai Pangdam pertama memberikan sinyal kuat bahwa Mabes TNI AD menurunkan perwiranya yang paling berpengalaman di bidang strategis operasional. Pengalaman lapangan yang matang dinilai krusial dalam menghadapi karakteristik geografis dan sosial kultural Papua Tengah yang unik.
Selama ini, koordinasi pertahanan dan pembinaan teritorial di wilayah Papua Tengah menghadapi tantangan geografis yang ekstrem. Dengan bermarkasnya Kodam baru di Nabire, mata rantai birokrasi militer menjadi jauh lebih pendek. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, tokoh adat, serta pemangku kepentingan lokal dipastikan bergerak lebih lincah.
Dari sudut pandang keamanan ekonomi dan sosial, wilayah seperti Mimika dengan denyut nadi industri nasionalnya, serta daerah-daerah pegunungan seperti Puncak dan Intan Jaya, kini mendapatkan jaminan perlindungan teritorial yang lebih terfokus.
Pendekatan teritorial yang humanis diproyeksikan menjadi ujung tombak agar stabilitas keamanan beriringan dengan laju investasi serta pelayanan publik yang inklusif bagi Orang Asli Papua (OAP).
