JAKARTA – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken, mengatakan tidak ada rencana untuk menghapus Negara Kuba dari daftar negara pendukung terorisme.
“Kami tidak berencana menghapusnya dari daftar itu,” kata Blinken di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS, menjawab pertanyaan dari anggota Kongres Partai Republik.
“Jika akan dilakukan peninjauan, maka itu akan didasarkan pada hukum dan kriteria yang ada di dalam undang-undang yang dibuat Kongres,” kata Blinken ditulis VOA, Jumat (25/3/2023).
Menteri Luar Negeri AS sebelumnya, Mike Pompeo dari Partai Republik, pada Januari 2021 tiba-tiba mengembalikan Kuba ke dalam daftar negara sponsor terorisme.
Langkah itu sangat menghambat investasi asing, karena perusahaan-perusahaan berisiko menghadapi konsekuensi hukum di Negara Paman Sam itu.
Langkah itu menutup upaya Presiden Donald Trump, yang menjabat saat itu, untuk membatalkan tawaran normalisasi hubungan yang diajukan pendahulunya, Barack Obama, dengan pulau komunis yang merupakan musuh lama AS itu.
Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez, mengatakan bahwa pernyataan Blinken tidak mengejutkan.
“Menteri Blinken menegaskan hal yang sudah jelas: pemerintah AS saat ini tidak pernah berniat untuk membatalkan penggolongan #Kuba secara tidak adil sebagai negara sponsor terorisme, karena hal ini tidak sesuai dengan kebijakan kriminalnya yang mencekik ekonomi,” cuit Rodriguez.
Presiden Joe Biden, yang merupakan wakil presiden Obama dulu, telah mempertahankan sebagian besar kebijakan Trump terkait Kuba dan mengambil langkah yang lebih jauh setelah terjadi penindasan terhadap aksi unjuk rasa yang jarang terjadi di sana.
Beberapa pengamat mengaitkan sikapnya dengan kekhawatiran akan terobosan Partai Republik di kalangan pemilih Hispanik, terutama di negara bagian pemilihan utama Florida.
Negara lain yang ada dalam daftar teroris yaitu Iran, Korea Utara dan Suriah.
Dalam keputusan yang dibuatnya, Pompeo tidak mengaitkan Kuba dengan aksi teror mana pun yang dilakukan belum lama ini, namun justru merujuk pada penolakan Havana untuk mengekstradisi beberapa pemimpin Tentara Pembebasan Nasional (ELN) Kolombia ke pemerintah sayap kanan di Bogota.
Kolombia, yang kini dipimpin oleh presiden sayap kiri pertamanya, Gustavo Petro, telah melanjutkan perundingan dengan ELN dan sepakat untuk mengakui kelompok itu sebagai sebuah organisasi politik.
