JAKARTA, GARDANASIONAL.CO.ID — Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) akan memperkuat layanan pendidikan gratis melalui optimalisasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Ratas tersebut membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri gratis mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Mu’ti mengatakan penguatan layanan pendidikan gratis antara lain dilakukan melalui pemanfaatan dana BOS dan PIP. Dana BOS diberikan untuk seluruh murid, sedangkan PIP ditujukan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu.
“Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan taman kanak-kanak mulai tahun ini mendapat dana BOS untuk semua murid. Dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu,” kata Mu’ti.
Menurut Mu’ti, pemerintah juga menyiapkan dukungan dana sebesar Rp450 ribu per anak per tahun mulai 2027.
Program tersebut akan diberlakukan terlebih dahulu bagi taman kanak-kanak (TK) negeri. Mu’ti menyebut sekitar 23 persen TK di Indonesia berstatus negeri.
“Dan nanti jumlahnya berapa nanti akan kami sampaikan termasuk dalam kaitan ini adalah komitmen untuk wajib belajar 13 tahun,” ujarnya.
Mu’ti menjelaskan, wajib belajar 13 tahun tersebut akan dimulai sejak jenjang TK. Karena menjadi bagian dari program wajib belajar, pemerintah akan memberikan dukungan terhadap pembiayaan pendidikan pada jenjang tersebut.
“Karena itu wajib belajar, maka tentu ada komitmen untuk nanti ada dukungan dari pemerintah,” tambahnya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait perluasan akses pendidikan negeri gratis dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi negeri.
Rincian mekanisme penyaluran serta cakupan penerima dukungan dana tersebut selanjutnya akan disampaikan pemerintah. (red)
