JAKARTA – Presiden Mali, Ibrahim Boubacar Keita, mengundurkan diri sejak Selasa (18/8/2020) dan membubarkan parlemen beberapa jam, setelah tentara memberontak, menahannya dengan todongan senjata.
“Negara tersebut sudah menghadapi pemberontakan jihadis dan protes massa lebih dalam ke dalam krisis,” tulis Reuters, Jumat (21/8/2020).
Keita mengundurkan diri dalam pidato singkat yang disiarkan di televisi pemerintah, setelah pasukan menangkapnya bersama Perdana Menteri, Boubou Cisse dan pejabat tinggi lainnya.
“Jika hari ini, elemen tertentu dari angkatan bersenjata kita ingin ini diakhiri melalui intervensi mereka, apakah saya benar-benar punya pilihan?” katanya dari pangkalan militer di Kati di luar ibu kota Bamako tempat dia ditahan pada hari sebelumnya.
Tidak jelas siapa yang memimpin pemberontakan dan memerintah jika Keita tidak ada atau apa yang diinginkan para pemberontak.
Sebelumnya, beredar video Keita di media sosial, menunjukkan Keita dan Cisse dikelilingi oleh tentara bersenjata. Meski begitu, Reuters tidak dapat memverifikasi keaslian video tersebut.
Sejumlah massa dihari sebelumnya telah turun ke jalan memprotes dugaan korupsi, dan memburuknya keamanan di negara Afrika Barat tempat militan Islam aktif, dan ada seruan agar Keita mundur.
Koalisi M5-RFP di belakang protes mengisyaratkan dukungan untuk tindakan pemberontak. Juru bicara, Nouhoum Togo, mengatakan itu “bukan kudeta militer tetapi pemberontakan populer”.
Pemberontakan pada tahun 2012 di pangkalan Kati yang sama menyebabkan kudeta militer yang menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure dan mempercepat jatuhnya bagian utara Mali ke tangan militan jihadis.
Pasukan Prancis turun tangan pada tahun berikutnya untuk memukul balik mereka. Tetapi militan sejak itu berkumpul kembali dan memperluas pengaruhnya ke negara tetangga.
Prancis dan kekuatan internasional lainnya serta Uni Afrika mengecam pemberontakan tersebut, khawatir jatuhnya Keita dapat semakin mengguncang bekas koloni Prancis dan seluruh wilayah Sahel Afrika Barat.
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyerukan pembebasan segera Keita dan tahanan lainnya.
“Saya dengan penuh semangat mengutuk penangkapan Presiden Ibrahim Boubacar Keita, perdana menteri dan anggota pemerintah Mali lainnya dan menyerukan pembebasan segera mereka,” kata Ketua Uni Afrika, Moussa Faki Mahamat di Twitter.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian, menyebut hal yang sama. “mengutuk keras peristiwa yang mengerikan ini”.
Begitu pula dengan Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat mengutuk “penggulingan oleh tentara pemberontak dari pemerintah yang dipilih secara demokratis”.
Dalam sebuah pernyataan, mereka memerintahkan penutupan perbatasan regional dengan Mali dan penangguhan semua aliran keuangan antara Mali dan 15 negara anggotanya.
Sedikitnya 14 orang tewas pada Juli dalam demonstrasi yang diserukan oleh koalisi lawan politik Keita, pemimpin agama dan aktivis masyarakat sipil.
