JAKARTA – Langit biru di sebagian wilayah Malaysia dan Singapura mendadak berubah kelabu pekat. Gumpalan asap tebal lintas batas akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, kembali memicu alarm darurat kesehatan regional pada Oktober 2026.
Di tengah tekanan domestik yang mendesak tindakan hukum hingga kritik pedas terhadap pemerintahannya, Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim mengambil langkah taktis, menyerukan pembentukan mekanisme kerja sama permanen di tingkat ASEAN untuk mengakhiri siklus bencana tersebut.
Isu karhutla bukan lagi sekadar persoalan domestik teritorial, melainkan ujian nyata atas efektivitas diplomasi kolektif Asia Tenggara di tengah amukan siklus iklim ekstrem el nino.
“Malaysia telah mengusulkan mekanisme kerja sama di tingkat ASEAN untuk memperkuat koordinasi, kesiapsiagaan, dan tindakan kolektif dalam menangani kabut asap lintas batas,” ujar Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, Senin (19/10/2026).
Krisis kabut asap kali ini memaksa otoritas pendidikan di Malaysia menutup sekolah-sekolah di berbagai wilayah strategis, mulai dari Kuala Lumpur, Selangor, Melaka, hingga Johor, demi melindungi keselamatan anak-anak. Indeks Polusi Udara (API) di puluhan stasiun pemantau sempat meroket ke zona tidak sehat.
Situasi ini memicu perdebatan di parlemen dan media sosial jiran. Sejumlah pihak sempat mendesak pemerintah Malaysia untuk mengambil langkah hukum atau menuntut ganti rugi terhadap perusahaan yang disinyalir menjadi dalang kebakaran di lahan gambut Sumatra dan Kalimantan.
Menanggapi tudingan miring publik yang mencap pemerintahannya ‘lembek’, Anwar Ibrahim menegaskan, pihaknya telah berupaya maksimal sekaligus membangun komunikasi intensif dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.
“Kami sudah melakukan apa yang kami bisa. Saya secara pribadi menghubungi Presiden Prabowo, dan beliau setuju untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” katanya.
Di balik gelombang protes, Anwar secara terbuka mengapresiasi kesungguhan pemerintah Indonesia dalam menjinakkan api di lapangan. Jakarta tercatat mengerahkan puluhan ribu personel gabungan serta armada udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca dan pemadaman langsung.
Namun, luasnya wilayah terdampak serta karakteristik lahan gambut kering yang mudah terbakar di bawah permukaan membuat upaya pemadaman manual sering kali menemui jalan terjal.
Asap tebal yang terbawa angin tenggara dan selatan tidak hanya melintasi Selat Malaka, melainkan juga mulai merangsek ke berbagai wilayah di Pulau Jawa, termasuk langit Jakarta.
Bagi para analis lingkungan, insiden berulang ini membuktikan bahwa penanganan karhutla tidak bisa lagi dibebankan sepenuhnya kepada satu negara saja.
Dibutuhkan kehadiran institusi regional seperti penguatan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) dan sinkronisasi data titik panas (hotspot) secara real-time.
“Semangat bertetangga yang sesungguhnya menuntut kita untuk saling mendukung ketika menghadapi musibah, dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan senantiasa menjadi prioritas,” katanya lagi.
Comments 1