GARDANASIONAL, JAKARTA – Tantangan misi pemeliharaan perdamaian PBB semakin multidimensi. Departemen Operasi Perdamaian PBB mengeluarkan kebijakan dalam hal penanganan dan Perlindungan Warga Sipil di daerah operasi PBB. Kebijakan baru ini telah disetujui oleh Wakil Sekretaris Jenderal Departemen Operasi Perdamaian PBB pada 1 November 2019.
Demikian dikatakan Komandan PMPP TNI, Brigjen TNI Victor H. Simatupang saat membuka kursus pelatih Protection Of Civilian (POC) yang diikuti oleh 20 orang peserta dari Indonesia, Kamboja, Mongolia, Vietnam dan Philipina, bertempat di auditorium PMPP TNI, Sentul, Bogor, Senin (9/12/2019).
Ia menjelaskan, tujuan kebijakan baru tersebut, untuk memberikan konsep kerangka kerja dan panduan pelaksanaan perlindungan masyarakat sipil oleh Pasukan Pemelihara PBB di daerah operasi, serta dukungan dari lembaga terkait yang akan dilaksanakan oleh Departemen Operasi Perdamaian terutama menyangkut hal -hal khusus.
Karena, nantinya para peserta akan diberikan materi pelatihan POC sesuai ketentuan PBB dan materi lainnya seperti modul materi, diskusi pendahuluan, analisis misi dan praktek lapangan.
“Dengan demikian para peserta akan dapat menjadi instruktur bagi peacekeeper di negaranya masing masing yang akan bertugas di daerah misi,” katanya.
Sementara, Ketua tim GPOI, John Otte, berterima kasih atas pembukaan kursus POC yang akan berlangsung selama lima hari. “Ini suatu penghargaaan bagi USPACOM untuk dapat bekerja sama dengan TNI dalam rangka berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang POC,” katanya.
Menurutnya, ancaman yang terdapat didaerah misi semakin kompleks dan berubah-ubah. Salah satunya ancaman kekerasan seksual yang dialami warga sipil di daerah operasi PBB.
“Para peacekeeper berkewajiban untuk melindungi warga sipil dari kekerasan tersebut,” ujar dia.
