JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) masih mendalami dugaan keterkaitan pengusaha nikel Arif Kurniawanpengusaha nikel Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Jenderal (Purn.) Listyo Sigit Prabowo dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.
Pendalaman tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Kuntadi, usai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam).
Kuntadi menegaskan, penyidik belum sampai pada tahap pengusutan dugaan bahwa Listyo Sigit menjadi pihak yang membekingi aktivitas pertambangan Arif Kurniawan.
“Kita masih mendalami,” ujar Kuntadi sebagaimana diberitakan sejumlah media nasional.
Ia juga menegaskan, penyidik belum dapat memastikan dugaan keterlibatan mantan Kapolri tersebut dalam aktivitas pertambangan yang tengah diselidiki.
Enam Perusahaan Masuk dalam Penyidikan
Nama Arif Kurniawan menjadi perhatian penyidik setelah Kejagung mengungkap enam perusahaan pertambangan yang diduga berada dalam kendalinya.
Keenam perusahaan tersebut yakni PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.
Berdasarkan keterangan resmi Kejagung, perusahaan-perusahaan tersebut dikendalikan melalui sebuah perusahaan holding bersama seseorang berinisial LEI.
Dalam pengembangan perkara, penyidik menyoroti persoalan perizinan pertambangan PT BSJ dan PT KAA. Izin usaha pertambangan eksplorasi kedua perusahaan tersebut disebut telah berakhir pada 2015, tetapi masih diperpanjang melalui mekanisme pembekuan sementara atau suspend sebanyak tiga kali.
Kejagung juga mengungkap dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan serta pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara untuk mempermudah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Dalam rangkaian penyidikan, tim Jampidsus Kejagung menggeledah enam lokasi di Jakarta pada Kamis (5/11/2026).
Penggeledahan menyasar sebuah rumah di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, serta sejumlah kantor perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Arif Kurniawan.
Dari kegiatan tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta atau total Rp11,795 miliar.
Selain uang tunai, penyidik turut mengamankan sejumlah dokumen perusahaan dan barang bukti elektronik berupa telepon genggam, laptop, CPU, server, serta rekaman CCTV.
Barang-barang tersebut berkaitan dengan aktivitas operasional dan transaksi perusahaan yang tengah ditelusuri penyidik.
PT BSJ Ditetapkan sebagai Tersangka Korporasi
Perkembangan berikutnya terjadi pada Selasa (10/11/2026). Kejagung menetapkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan perusahaan tersebut diduga tetap melakukan kegiatan penambangan meskipun masa izinnya telah berakhir.
Kejagung juga menyebut Arif Kurniawan sebagai salah satu pemilik manfaat atau beneficial owner perusahaan tersebut.
Meski demikian, penetapan PT BSJ sebagai tersangka korporasi harus dibedakan dari status hukum Arif Kurniawan sebagai individu. Dalam keterangan yang disampaikan pada 9 November, Jampidsus menyebut Arif masih berstatus saksi.
Soal dugaan hubungan Arif Kurniawan dengan Listyo Sigit, menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian publik di tengah penyidikan perkara tambang nikel tersebut.
Namun, hingga pernyataan Kuntadi pada 9 November 2026, Kejagung belum menyatakan adanya bukti yang memastikan Listyo Sigit memberikan perlindungan terhadap aktivitas pertambangan Arif.











