MOROWALI – Keluarga besar ahli waris almarhum Maharadja Hamid resmi melayangkan surat teguran hukum (somasi) pertama kepada manajemen perusahaan tambang nikel PT Raihan Catur Putra (PT RCP), Selasa (17/11/2026). Langkah hukum tersebut ditempuh menyusul dugaan penyerobotan lahan kebun, pengrusakan tanaman produktif akibat debu galian, serta penggunaan jalur hauling tanpa izin di Desa Torete, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali.
Tak hanya melayangkan somasi kepada pihak korporasi, keluarga ahli waris juga mengirimkan berkas pengaduan resmi secara paralel kepada Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pengaduan Masyarakat (Dumas) Polda Sulawesi Tengah.
Perwakilan ahli waris yang juga anak pertama almarhum, Rina Maharadja, mengatakan somasi tersebut dilayangkan bersama pemilik sah kebun sekaligus istri almarhum, Fitriawati Lalido Opu Dg Parani, dengan memberikan batas waktu penyelesaian selama satu pekan kepada pihak perusahaan.
“Somasi pertama resmi kami layangkan pada hari ini. Saya sebagai anak pertama bersama pemilik sah kebun milik almarhum, Fitriawati Lalido Opu Dg Parani, juga mewakili seluruh ahli waris, memberikan tenggat waktu penyelesaian selama 7 hari kalender,” ujar Rina dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/11/2026).
Rina menjelaskan, objek lahan yang dipersoalkan merupakan kebun pribadi seluas 4 hektare milik almarhum Maharadja Hamid bersama Fitriawati Lalido Opu Dg Parani di Desa Torete. Lahan tersebut diklaim telah mengantongi alas hak berupa Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) sejak tahun 2011 dan dikelola secara aktif oleh keduanya sejak Maret 2013, pascapenutupan keran ekspor bijih nikel pada 2012.
Selain itu, lahan kebun milik anak-anak almarhum di kawasan tersebut juga disebut telah memiliki SKPT masing-masing. Oleh Pemerintah Desa Torete dan Pemerintah Kabupaten Morowali, status kepemilikan kebun keluarga ini telah didaftarkan ke dalam program sertifikasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) pada tahun 2018.
Namun, menurut Rina, aktivitas operasional PT RCP di lapangan diduga telah melakukan penggalian tanah yang memicu sedimentasi debu tebal hingga merusak tanaman produktif di kebun keluarga. Perusahaan juga dituding memanfaatkan bekas jalan logging kayu tahun 2005 sebagai jalur hauling (pengangkutan tambang) tanpa izin maupun perjanjian sewa pakai yang sah dengan pemilik lahan.
“Aktivitas alat berat ini melintas di pinggir kebun bapak saya, yang berbatasan langsung dengan lahan sebelah utara lahan kebun milik Abdul Razak Hamid dan Jufri Japaro,” jelasnya.
Dugaan Pelanggaran Koridor IUP dan Regulasi Pertambangan

Selain menyangkut hak atas tanah warga, pihak ahli waris turut menyoroti dugaan pelanggaran koridor Izin Usaha Pertambangan (IUP). Berdasarkan penelusuran spasial pihak keluarga, area kebun milik almarhum tercatat masuk di dalam titik koordinat IUP PT Teknik Alum Service (PT TAS) site Desa Torete tahun 2015. Oleh karena itu, penggunaan jalan hauling oleh PT RCP di area tersebut dinilai tidak mengantongi izin lintas koridor maupun persetujuan pemilik lahan yang sah.
Merujuk pada kondisi tersebut, Rina menilai tindakan PT RCP berpotensi melanggar sejumlah ketentuan perundang-undangan. Di sektor pertambangan, pihak keluarga merujuk pada Pasal 135 dan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), serta Pasal 175–176 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021.
Regulasi tersebut mewajibkan pemegang IUP menyelesaikan hak atas tanah bersama pemegang hak yang sah sebelum memulai aktivitas operasi produksi, dengan ancaman sanksi administratif hingga pencabutan izin (Pasal 151) dan ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi hak atas tanah (Pasal 162).
Dari sisi pidana umum dan lingkungan hidup, ahli waris juga mendalilkan dugaan pelanggaran Pasal 521 ayat (1), Pasal 505, dan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) terkait pengrusakan tanaman dan batas tanah, serta Pasal 69 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) terkait pencemaran dan kewajiban ganti rugi.
“PT RCP juga dinilai telah melanggar KUHPerdata Pasal 1365 dan Pasal 1367, yakni kewajiban perusahaan mengganti kerugian materiil dan immateriil akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh operator maupun kontraktornya di lapangan,” tambah Rina.
Melalui somasi pertama ini, keluarga ahli waris menuntut manajemen PT RCP segera menghentikan seluruh aktivitas operasional alat berat di atas lahan kebun keluarga, membayar ganti rugi atas kerusakan tanaman produktif serta dampak pencemaran debu, dan menyelesaikan perjanjian sewa pakai jalan hauling secara transparan bersama ahli waris yang sah.
Sementara melalui pengaduan resmi yang ditembuskan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, dan Polda Sulawesi Tengah, pihak keluarga berharap pemerintah provinsi dan aparat penegak hukum segera turun tangan melakukan verifikasi koordinat di lapangan, menjatuhkan sanksi penghentian sementara aktivitas alat berat, serta memberikan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat pemilik lahan.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi GardaNasional.co.id masih berupaya menghubungi pihak manajemen PT Raihan Catur Putra guna memperoleh konfirmasi dan hak jawab terkait somasi serta tudingan pengrusakan lahan yang dilayangkan oleh pihak ahli waris tersebut.








