Jakarta – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan ada pihak yang terafiliasi kelompok terorisme masuk menjadi anggota partai politik (parpol).
Hal itu dikatakan Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar, saat ditemui dalam dialog kebangsaan BNPT, KPU, dan Bawaslu bersama partai politik di Hotel The St. Regis Jakarta, Senin (13/3/2023).
“Terafiliasi ya. (Parpolnya) Tidak lolos verifikasi. Karena memang kita sudah dapat masukan-masukan dari awal dan Insya Allah yang lolos ini adalah sifatnya clear. Jadi yang beberapa tidak lolos itu yang hari ini kami katakan ada indikasi,” ujarnya.
Boy menambahkan, ada satu parpol yang memiliki anggota terafiliasi dengan kelompok terorisme. Parpol tersebut tidak masuk dalam jajaran peserta politik 2024 mendatang.
Meski demikian, dirinya tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai identitas parpol tersebut. Hal itu menjadi perhatian agar kelompok intoleran tidak membuat partai baru di kemudian hari.
“Kita harus jaga ke depan, jangan sampai nanti membentuk partai baru, tetapi ternyata pengurusnya itu latar belakangnya adalah kelompok intoleran, radikal, terorisme. Background pengurus. Belum lagi platform-nya, jadi platform azas partai tentu tidak boleh lepas dari ideologi negara Pancasila. Itu aja yang harus kita jaga,” katanya.
Sebelumnya, dalam acara diskusi, Boy membenarkan adanya indikasi teroris yang akan menyusup dalam pemilu 2024. Strategi from bullets to ballots atau dari peluru ke kotak suara yang menjadi siasat kelompok intoleran masuk ke dalam sistem demokrasi.
“Tidak mungkin saya bilang tidak ada. Tapi yang benar itu ada. Ada itu sudah ada perubahan strategi dari peluru ke kotak suara. Perubahan strategi ini adalah satu siasat jaringan-jaringan yang terafiliasi termasuk kelompok intoleran untuk bisa menjadi bagian dari pesta demokrasi, masuk dalam sistem demokrasi kita,” jelas dia.
Boy mengklaim, pihaknya dilibatkan dalam proses verifikasi parpol. Selain itu, BNPT juga diminta klarifikasi mengenai adanya partai-partai baru tertentu yang diindikasikan calon pengurusnya terafiliasi ke kelompok-kelompok jaringan teroris.
