JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) RI berkomitmen untuk menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Langkah ini merupakan respons terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
Wakil Menteri Agama, HR Muhammad Syafii, mengungkapkan skema Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1446 H/2025 M sedang dalam proses revisi.
“Kami berupaya untuk menurunkan biaya tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada jamaah,” jelasnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Penurunan biaya ini akan dilakukan melalui rasionalisasi beberapa komponen utama, seperti penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transportasi. Dari data yang ada, sekitar 35-40 persen dari total biaya ibadah haji berasal dari biaya penerbangan, menjadikannya sebagai komponen tersubstansial.
Oleh karena itu, efisiensi dalam pengelolaan biaya penerbangan serta akomodasi di Arab Saudi akan menjadi fokus utama.
Baca Juga: Manmohan Singh: Warisan Sang Arsitek Ekonomi India yang Berpulang
“Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi jamaah dengan biaya yang lebih efisien,” ungkap Syafii.
Kementerian Agama berkomitmen untuk melakukan manajemen biaya yang lebih baik agar layanan kepada jamaah tetap optimal.
Setelah revisi selesai, hasilnya akan disampaikan kepada Komisi VIII DPR untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat panitia kerja (Panja) yang direncanakan akan dibentuk pada 30 Desember 2024.
“Meskipun DPR saat ini sedang reses, mereka akan bersidang untuk kepentingan bangsa dan negara,” tambah Syafii.
Panja Haji yang dibentuk nantinya akan menentukan besaran penurunan biaya haji secara resmi. “Kami yakin penurunan ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan semua aspek layanan yang ada,” jelasnya lebih lanjut.
Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Kementerian Agama juga akan meminta persetujuan DPR RI terkait penggunaan uang muka BPIH.
Langkah ini diambil untuk mencegah keterlambatan dalam penandatanganan kontrak dengan penyedia layanan yang mungkin dapat mengakibatkan ketertinggalan dibandingkan negara lain.
Pemerintah berusaha untuk memperbaiki fasilitas di Armuzna, termasuk penyediaan tenda dan layanan lainnya yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami ingin jamaah mendapatkan layanan yang lebih baik. Oleh karena itu, kami akan terus berkoordinasi dengan DPR RI untuk membahas solusi terbaik,” katanya.
Comments 2