GARDANASIONAL, YOGYAKARTA – Eks Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas, mengatakan radikalisme adalah isu yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk mengalihkan isu-isu korupsi. Bahkan hal itu perna dilakukan masa Pemerintahan Soeharto kala menjabar sebagai Presiden.
“Radikalisme agama sengaja dihadirkan sebagai jualan politik,” ujarnya di Yogyakarta, Sabtu (2/11/2019).
Ia menjelaskan, radikalisme bersumber dari kesalahan yang disengaja atas tata kelola sumber daya alam dan dampak dari kesenjangan ekonomi serta keadilan sosial. Pada masa Orde Baru, isu ekstrem kanan dan kiri dimunculkan untuk mengalihkan isu korupsi. Isu ini dimunculkan secara sistematis dan terpusat oleh sistem politik yang korup. Ia mencontohkan, saat itu aktivis Budiman Sudjatmiko yang jadi politisi PDIP dituduh ekstrem kiri dan kalangan agama terutama Islam dicap kstrem kanan.
“Pengalihan isu-isu korupsi dengan isu radikalisme terbukti mampu membuat kekuasaan Orde Baru bertahan 32 tahun. Jika kita hati-hati dan melakukan pengawasan, bisa jadi sistem politik transaksional seperti tahun ini terjadi pada 2024,” jelasnya.
Menurutnya, elite politik di tingkat daerah dan pusat berupaya mengeruk kekayaan alam Indonesia sebagai modal bertarung di pikada dan pilpres. Terlebih lagi, DPR RI didominasi kalangan pedagang yang pada dasarnya mencari untung.
“Mereka bisa masuk ke (wilayah) privat yang bisa mempengaruhi kebijakan keputusan negara. Saya berharap pedagang yang ada di DPR menjadi pedagang yang memiliki keadaban sehingga mampu menyuarakan suara rakyat,” katanya.
Kampus dan angkatan mudanya bisa melahirkan perubahan dengan independensinya. Namun jika melihat kebijakan baru seperti rektor dipilih oleh pemerintah lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan hak suara 35 persen , menjaga independensi kampus akan menjadi tugas berat ke depan.
“Soal rektor akan dipilih presiden, saya memiliki concern. Ini masalah serius. Semoga tidak terjadi,” tutupnya.
