INTAN JAYA – Dewan Gereja mencoba menutup-nutupi fakta, bahkan mendukung aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, yang melakukan penyerangan terhadap misionaris di Distrik Biondoga, Intan Jaya, Papua.
Hal tersebut disampaikan salah satu Tokoh Papua, Franz Korwa, saat menanggapi penyerangan pesawat misionaris beberapa waktu lalu di Papua, Selasa (19/1/2021).
Franz mempertanyakan sikap Dewan Gereja Papua yang dinilai bukan sebagai kiblat yang bisa dijadikan contoh dan panutan. “Saya perlu sampaikan ini karena ada upaya dari Dewan Gereja yang mencoba menutupi, bahkan dugaan tersebut menguatkan mereka yang jelas mendukung pelanggaran HAM oleh OPM (KKB),” kata dia.
Menurut dia, penjelasan Dewan Gereja hanya berputar-putar dengan berbagai alasan, untuk mengaburkan fakta bahwa KKB telah melakukan penyerangan keji terhadap elemen penyebar agama di Papua.
“Sebelum peristiwa ini, kita tahu kalau mereka (Dewan Gereja) selalu membuat kekhawatiran terhadap seluruh umat beragama di Papua dengan pernyataan-pernyataan yang cenderung memprovokasi, disana ada Socratez dan Benny Giay yang selalu bertingkah,” katanya.
Dewan Gereja tidak pernah bisa merealisasikan kedamaian di Papua lewat pendekatan agama, justru saat ini yang dikhawatirkan adalah indikasi Dewan Gereja mendukung kekerasan, karena menjadi bagian dari separatisme di Papua.
Ia menjelaskan, dalam menyikapi setiap aksi keji yang dilakukan KKB, Dewan Gereja tidak pernah terdengar menyerukan pernyataan yang bertentangan. Bahkan dukungan buta pernah sampaikan Socratez Yoman yang menepis pelaku penembakan terhadap WNA Selandia Baru bernama Greame T. Wall pada Maret 2020 lalu. Padahal pasca kejadian, terbukti KKB merupakan pelaku penyerangan yang terjadi di Kuala Kencana, Timika.
“Lihat pernyataan Socratez waktu dia membela OPM atas penembakan karyawan Freeport. Namun berbeda dengan kasus-kasus lain yang menguntungkan pihaknya,” ujar dia.
Ia mengingatkan, Dewan Gereja harus bisa menjadi penengah antar konflik yang terjadi di Papua. Sehingga nilai agama tidak digunakan untuk membohongi rakyat atas kepentingan politik.
