JAKARTA – Korea Selatan sedang mengalami krisis kepemimpinan yang signifikan setelah parlemen memutuskan untuk memakzulkan presiden sementara, Yoon Suk Yeol, dan menunjuk Choi Sang-mok sebagai presiden sementara. Kejadian ini menjadi sorotan publik dan global, mengingat ketidakstabilan politik yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat.
Choi Sang-mok, yang juga menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, resmi mengambil alih tanggung jawab sebagai presiden sementara. Dia menjadi orang ketiga yang mengisi posisi tersebut dalam bulan ini, menandakan ketegangan dan dinamika politik yang tak terduga di Korea Selatan.
Sebelumnya, Choi menggantikan Han Duck-soo, yang diusut pemakzulan oleh parlemen akibat penolakannya untuk menunjuk tiga hakim baru ke Mahkamah Konstitusi. Tuduhan lain yang dilontarkan terhadap Han meliputi keterlibatannya dalam deklarasi darurat militer yang gagal dan penolakan untuk menunjuk jaksa khusus dalam penyelidikan terhadap Yoon dan istri Yoon, Kim Keon-hee.
Partai Demokrat yang dipimpin oleh blok oposisi memiliki kekuasaan mayoritas di parlemen, dengan 300 anggota di mana pemakzulan presiden sementara hanya memerlukan dukungan 151 suara. Berbanding terbalik, pemakzulan presiden terpilih membutuhkan dukungan minimal 200 suara. Hal ini menggambarkan struktur kekuasaan yang mungkin menjadi semakin rumit di tengah krisis kepemimpinan ini.
Baca Juga: Begini Penjelasan Menteri Hukum Soal Denda Damai
Krisis kepemimpinan di Korea Selatan diawali pada 3 Desember saat Yoon memberikan pernyataan darurat militer yang kemudian dibatalkan oleh parlemen. Dengan situasi yang semakin memanas, Choi Sang-mok berkomitmen untuk memastikan stabilitas nasional di bawah kepemimpinannya.
“Pemimpin pemerintah akan berupaya maksimal untuk memastikan stabilitas nasional,” ujar Choi, dikutip pada laman Anadolu, Sabtu (28/12/2024).
Choi juga berkomunikasi dengan Jenderal Kim Myung-soo, Kepala Staf Gabungan, menekankan pentingnya menjaga aliansi yang kuat antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, yang saat ini memiliki sekitar 28.500 tentara di negara tersebut.
“Kesiapsiagaan harus tetap terjaga untuk mencegah Korea Utara mengambil langkah gegabah,” tambahnya.
Jika Choi bisa mempertahankan hubungan yang baik dengan parlemen, terutama yang didominasi oleh oposisi, ada kemungkinan dia akan tetap menjabat sebagai presiden sementara hingga Mahkamah Konstitusi memutuskan mosi pemakzulan terhadap Yoon.
Mahkamah saat ini sedang menjalani proses hukum dengan jumlah hakim yang berkurang; hanya ada enam dari sembilan hakim yang seharusnya. Diperkirakan, keputusan akhinya dapat memakan waktu hingga enam bulan.
Jika Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan Yoon, pemilihan presiden baru wajib diadakan dalam jangka waktu dua bulan setelah keputusan itu diumumkan. Hal ini menunjukkan Korea Selatan mungkin akan mengalami lebih banyak perubahan kebijakan dan kepemimpinan di masa depan, serta memperburuk ketegangan yang ada, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.