JAKARTA – Dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan Cina terhadap muslim Uighur di wilayah otonomi khusus Xinjiang, membuat seluruh umat muslim di dunia mengecam perilaku tersebut.
Untuk membela muslim Uighur, Front Pembela Islam (FPI) beserta sejumlah ormas Islam di Indonesia bakal menggelar aksi di Kedutaan Besar (Kedubes) Cina untuk Indonesia pada pekan depan.
Ketum DPP FPI, Ahmad Sobri Lubis, mengatakan berbagai ormas Islam di Indonesia mengecam dan mengutuk keras tindakan zalim rezim komunis Cina terhadap muslim Uighur.
“Kami akan melakukan aksi nasional di depan kedubes Cina atau Tiongkok pada hari Jumat, 27 Desember 2019, pukul 13.00 WIB, ba’da salat Jumat,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Menurut Sobri, apa yang dilakukan Cina terhadap muslim Uighur, dengan merampas HAM terkait hak beribadah, ekonomi, hingga politik dinilai sudah keterlaluan.
“Perampasan hak-hak asasi manusia umat Islam di Uighur di wilayah otonomi khusus Xinjiang sudah sangat keterlaluan,” katanya.
” Lewat Undang-Undang De-Ekstremifikasi serta dalih melawan radikalisme, hak asasi manusia saudara muslim Uighur kita, dicabik dan dirampas,” Sobri menambahkan,
Dari informasi yang didapatkannya, muslim Uighur dilarang memiliki dan membaca Al-Qur’an. Selain itu, bila ada lelaki muslim yang mendekam di kamp re-edukasi, maka keluarga atau istri yang mereka tinggalkan, dipaksa menerima orang asing non-muhrim untuk tinggal satu atap. Bila menolak, bakal dituding sebagai ekstremis radikal dan dijebloskan kedalam kamp.
Terkait rencana aksi tersebut, Ketum Persaudaraan Alumni (PA) 212, Slamet Ma’arif, menjelaskan saat ini sudah ada 48 ormas yang bakal mengikuti aksi di Kedubes Cina. Sebab aksi itu, diklaim sebagai aksi kemanusiaan.
“(Ada) 48 yang akan ikut masuk aksi kemanusiaan. Insya Allah dalam waktu dekat akan terus bertambah,” katanya.
Sebelumnya, dokumen rahasia di kamp-kamp penahanan massal muslim Uighur Cina bocor. Setelah Konsorsium International Investigative Journalists (International Consortium of Investigative Journalists) dan The New York Times menerbitkan pidato-pidato internal Presiden Cina, Xi Jinping di Xinjiang beberapa waktu lalu.
Diberitakan The Associated Press (apnews.com), pemerintah daerah Xinjiang menghapus data, menghancurkan dokumen, dan memperketat kontrol informasi terkait muslim Uighur di Xinjiang. Bahkan beberapa pertemuan tingkat tinggi digelar untuk menanggapi kebocoran dokumen rahasia tersebut.
Ditulis AP, setelah The New York Times bulan lalu menerbitkan dokumen rahasia itu. Konsorsium International Investigative Journalists bekerjasama organisasi media massa di seluruh dunia termasuk AP untuk menerbitkan pedoman rahasia mengoperasikan pusat-pusat penahanan.
“Dalam beberapa tahun terakhir telah menahan 1 juta atau lebih Uighur dan minoritas lainnya di kamp-kamp,” kata AP, Senin (16/12/2019).
Meski demikian, pejabat Xinjiang dan kementerian luar negeri Cina belum mau mengomentari terkait keaslian dokumen tersebut. “Pemerintah Xinjiang telah mengamanatkan kontrol yang lebih ketat pada informasi bulan Oktober,” tulis AP.
Akibat publikasi dokumen rahasia, membuat pemerintah setempat memberikan banyak tekanan pada pejabat Xinjiang. Bahkan pembatasan informasi semakin ketat.
“Beberapa guru universitas dan pekerja tingkat distrik di Urumqi telah diperintahkan untuk membersihkan data sensitif di komputer, ponsel, dan penyimpanan cloud mereka, dan menghapus kelompok media sosial terkait pekerjaan,” menurut seorang Uighur yang tak disebutkan namanya.
Seorang Uighur lain yang telah ditahan di Xinjiang beberapa tahun sebelumnya, mengatakan mantan istrinya memanggilnya dua minggu lalu dan memintanya untuk mengirim surat pembebasan kepadanya. Delapan petugas datang ke rumahnya untuk mencari surat-surat itu, kemudian mengancam bakal dipenjara seumur hidup jika tidak menyerahkanya.
“Ini persoalan lama dan mereka saya sudah lama di luar negeri. Kenapa tiba-tiba mereka menginginkan ini sekarang? Ini fakta tekanan mereka sangat tinggi,” katanya.
Dalam penyelidikan sumber kebocoran dokumen, petugas setempat menangkan beberapa staf pemerintah. Bahkan beberapa orang, seluruh keluarga dalam dinas sipil ditangkap.
Ahli bahasa Uighur di pengasingan, Abduweli Ayup, mengatakan kerabat istrinya di Xinjiang – termasuk orang tuanya, saudara kandung, dan mertuanya – ditahan tak lama setelah kebocoran diterbitkan.
“Beberapa orang yang berhubungan dengan kerabat di luar China juga diselidiki dan ditangkap,” kata Ayup.
Seorang wanita Uighur di Belanda, Asiye Abdulaheb, mengatakan kepada harian Belanda, de Volkskrant, setelah dirinya memposting satu halaman di media sosial pada bulan Juni, agen-agen pemerintah Cina mengirim ancaman kematiannya dan mencoba merekrut mantan suaminya untuk memata-matai dirinya.
Diketahui, dokumen yang bocor itu menggambarkan strategi pemerintah Cina untuk mengunci etnis minoritas, bahkan sebelum mereka melakukan kejahatan. Mereka mengungkapkan bahwa fasilitas yang disebut Beijing sebagai “sekolah pelatihan kejuruan” adalah pusat pendidikan ulang ideologis dan perilaku yang dijalankan secara rahasia.
