CANBERRA – Dugaan penahanan setidaknya satu juta muslim Uighur di kamp-kamp Xinjiang, Cina, membuat pemerintah Australia mendesak negara tirai bambu itu untuk bertindak konsisten atas kewajiban hak asasi manusia.
Senator senior Australia, Michaelia Clare Cash, mengatakan pemerintah percaya adanya laporan satu juta Muslim Uighur ditahan di Xinjiang, karena itu pihaknya menyampaikan keprihatian tersebut kepada Cina.
“Kami percaya bahwa laporan itu kredibel. Perdana menteri dan menteri luar negeri telah menyampaikan keprihatinan Australia ke Cina dan secara publik,” ujarnya seperti ditulis The Associated Press, Jumat (20/12/2019).
Ia menegaskan, Australia sangat konsisten dan meminta agar Cina mengakhiri penahanan satu juta muslim Uighur tersebut. “Kami tetap jelas dalam posisi kami, bahwa China harus bertindak konsisten dengan kewajiban hak asasi manusianya, dan harus mengakhiri penahanan para Uighur,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Cina untuk Australia, Cheng Jingye, menolak kecaman internasional atas kamp-kamp yang diklaim sebagai “pendidikan ulang”. Sebab menurutnya, apa yang dilakukan Cina, tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia atau agama.
“Tidak ada hubungannya dengan hak asasi manusia atau agama. Ini tentang memerangi terorisme dan mengambil tindakan pencegahan,” katanya.
Ia berharap, tudingan Australia terhadap Cina bisa kembali normal, dengan upaya kedua belah pihak. Bahkan rencana pertemuan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison dengan Presiden Cina, Xi Jinping bisa mempererat hubungan kedua negara tersebut.
“Sebagai duta besar, saya akan melakukan apa yang saya bisa untuk mempromosikan hubungan ini, ini hubungan penting,” kata dia.
