JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menertibkan konsesi sumber daya alam yang tidak dimanfaatkan secara produktif. Ia menginstruksikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia untuk mencabut konsesi yang tidak menunjukkan aktivitas nyata selama lebih dari dua tahun.
Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.
Prabowo menegaskan, pemberian konsesi harus mempertimbangkan kemampuan pemegang izin dalam menjalankan kegiatan usaha.
Pemerintah, menurut dia, tidak boleh membiarkan kekayaan alam dikuasai tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh terlalu mudah membagi-bagi konsesi. Kita harus teliti, yang kita percayakan konsesi itu dia benar punya kemampuan atau tidak untuk menjalankan,” ujar Prabowo, dikutip pada laman presidenri.go.id, Selasa (27/10/2026).
Presiden menyoroti konsesi yang telah diberikan kepada perusahaan, tetapi tidak kunjung dimanfaatkan secara optimal. Kondisi tersebut, dapat membuat potensi sumber daya alam tidak memberikan manfaat ekonomi yang semestinya bagi negara.
Prabowo mengungkapkan, sebagian pengusaha diduga mengajukan konsesi bukan karena memiliki kemampuan untuk menjalankan operasi pertambangan, melainkan untuk kepentingan spekulasi bisnis.
Ia menilai praktik semacam itu merugikan kepentingan nasional karena izin telah diberikan, sementara kegiatan usaha yang diharapkan tidak berjalan.
“Lebih dari dua tahun tidak ada aktivitas nyata, cabut,” kata Prabowo ketika menjelaskan instruksinya kepada Menteri ESDM.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan arah kebijakan pemerintah untuk mengevaluasi pemanfaatan konsesi sumber daya alam.
Namun, pelaksanaan pencabutan terhadap masing-masing izin tetap perlu dilihat berdasarkan status, ketentuan yang berlaku, serta keputusan resmi dari instansi berwenang.
