Oleh: Nursalim Z. A
Pengusaha Lokal Jasa Pertambangan Morowali
MOROWALI – Besarnya aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali seharusnya tidak hanya terlihat dari luasnya kawasan industri, pergerakan alat berat, atau nilai investasi yang masuk. Kemajuan juga perlu diukur dari seberapa besar kesempatan yang terbuka bagi masyarakat dan pengusaha lokal untuk tumbuh bersama industri yang berkembang di tanah mereka sendiri.
Di tengah aktivitas pertambangan yang terus berjalan, ada satu pertanyaan penting yang patut kita renungkan bersama, sejauh mana pengusaha lokal, khususnya perusahaan jasa pertambangan yang memiliki izin dan kompetensi, mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari rantai bisnis industri tersebut?
Pertanyaan ini bukan untuk mempertentangkan pengusaha lokal dengan perusahaan besar. Bukan pula untuk menghambat investasi. Justru sebaliknya, kita ingin memastikan bahwa investasi dan pertumbuhan industri berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi daerah.
Sebab, industri pertambangan yang maju semestinya tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya pelaku usaha di daerah tempat sumber daya alam itu diambil.
Jangan Sampai Daerah Kaya Tambang, Pengusahanya Sulit Berkembang
Morowali telah dikenal sebagai salah satu wilayah penting dalam perkembangan industri pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia. Besarnya aktivitas industri menghadirkan kebutuhan terhadap berbagai layanan pendukung, mulai dari pekerjaan konstruksi, pengangkutan, penyewaan alat berat, pemeliharaan, hingga jasa operasional pertambangan.
Kebutuhan tersebut seharusnya menjadi peluang bagi perusahaan jasa pertambangan lokal untuk berkembang.
Namun, peluang pasar tidak otomatis berubah menjadi kesempatan usaha. Pengusaha lokal tetap membutuhkan akses informasi, proses pengadaan yang transparan, persyaratan yang jelas, serta ruang untuk menunjukkan kemampuan dan profesionalitasnya.
Perusahaan yang memiliki legalitas dan kompetensi sesuai bidang usahanya, tentu layak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti proses kemitraan secara adil. Penentuan mitra tetap harus mempertimbangkan keselamatan kerja, kemampuan teknis, kualitas layanan, kepatuhan terhadap aturan, serta daya saing harga.
Dengan demikian, yang diperjuangkan bukanlah hak untuk selalu menang dalam setiap tender. Yang diperjuangkan adalah kesempatan yang terbuka dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, sulit bagi pengusaha lokal untuk berkembang apabila mereka tidak memperoleh akses yang wajar terhadap informasi peluang kerja sama, sementara kebutuhan jasa di sekitar wilayah pertambangan terus tersedia.
Terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 365.K/MB.01/MEM.B/2026 patut menjadi perhatian bagi seluruh pemangku kepentingan pertambangan.
Kebijakan tersebut mengatur pedoman teknis persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau perusahaan afiliasi dalam bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara.
Di dalamnya terdapat ketentuan mengenai pengutamaan perusahaan jasa pertambangan yang berada di wilayah kabupaten/kota sekitar wilayah izin usaha pertambangan.
Bagi pengusaha lokal Morowali, ketentuan ini menjadi momentum untuk mendorong pola kemitraan yang lebih terbuka dan memberikan ruang lebih besar bagi perusahaan daerah yang memenuhi persyaratan.
RKAB Jangan Hanya Dipandang sebagai Urusan Dokumen
Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) merupakan bagian penting dalam perencanaan kegiatan usaha pertambangan. Karena itu, pembahasan mengenai RKAB juga menjadi momentum yang tepat untuk memperkuat perhatian terhadap pelaksanaan kewajiban dan tata kelola jasa pertambangan.
Bagi kami, pengusaha lokal, komunikasi antara pemegang izin usaha pertambangan dan perusahaan jasa pertambangan seharusnya dibangun sejak tahap perencanaan kebutuhan operasional.
Perusahaan tambang dapat membuka ruang komunikasi, menyampaikan kebutuhan jasa yang akan digunakan, serta memberikan informasi mengenai persyaratan teknis dan administrasi kepada calon mitra yang relevan.
Langkah ini akan membantu pengusaha lokal mempersiapkan tenaga kerja, peralatan, modal, sertifikasi, dan standar keselamatan yang diperlukan.
Tentu, komunikasi dan penjajakan tersebut bukan berarti setiap perusahaan lokal harus langsung mendapatkan kontrak. Kemitraan tetap perlu melalui proses seleksi yang sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan operasional.
Namun, tanpa komunikasi yang memadai, pengusaha lokal akan kesulitan mempersiapkan diri. Mereka berisiko hanya mengetahui adanya peluang ketika proses pengadaan telah berjalan jauh atau kebutuhan operasional sudah dipenuhi oleh pihak lain.
Di sinilah pentingnya membangun sistem kemitraan yang transparan, terencana, dan dapat dievaluasi.
Perjuangan memperluas kesempatan bagi pengusaha lokal juga harus disertai pembenahan dari dalam.
Kami menyadari bahwa legalitas perusahaan saja tidak cukup. Pengusaha jasa pertambangan harus mampu memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja, menjaga kualitas pekerjaan, memiliki tenaga kerja yang kompeten, memenuhi kewajiban perpajakan, serta menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.
Kemampuan finansial dan ketersediaan peralatan juga menjadi faktor penting, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan investasi besar.
Karena itu, pengusaha lokal perlu terus meningkatkan kapasitas dan tidak hanya menunggu kebijakan pemerintah atau kemurahan hati perusahaan tambang.
Asosiasi usaha, lembaga pembiayaan, pemerintah daerah, dan perusahaan pemegang izin dapat mengambil peran melalui pelatihan, pendampingan sertifikasi, akses informasi tender, serta pengembangan kemitraan yang memungkinkan perusahaan lokal meningkatkan kemampuan secara bertahap.
Perusahaan lokal juga dapat membangun konsorsium atau kemitraan yang sah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang berada di luar kapasitas satu perusahaan, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dengan cara ini, pemberdayaan pengusaha lokal tidak berhenti sebagai tuntutan, tetapi berkembang menjadi agenda bersama untuk membangun pelaku usaha daerah yang tangguh dan kompetitif.
Pemerintah Perlu Mengawasi, Perusahaan Perlu Membuka Ruang
Kebijakan yang baik membutuhkan pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten.
Pemerintah dan instansi berwenang perlu memastikan bahwa ketentuan mengenai penggunaan jasa pertambangan dijalankan sesuai aturan. Pengawasan juga penting agar proses kemitraan berlangsung secara transparan dan tidak hanya mengandalkan pernyataan komitmen.
Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah penyediaan data mengenai kebutuhan jasa pertambangan, informasi kesempatan usaha, serta mekanisme pengaduan yang jelas bagi perusahaan lokal yang merasa tidak memperoleh akses secara wajar.
Evaluasi berkala juga dapat membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pengusaha daerah, baik terkait persyaratan administrasi, kemampuan pembiayaan, standar teknis, maupun proses pengadaan.
Di sisi lain, perusahaan pemegang IUP perlu menunjukkan keterbukaan melalui mekanisme pengadaan yang dapat dipahami calon mitra. Kriteria penilaian, persyaratan teknis, dan prosedur seleksi yang jelas akan membantu mengurangi kesalahpahaman sekaligus meningkatkan kepercayaan.
Transparansi bukan berarti membuka seluruh informasi bisnis yang bersifat rahasia. Yang dibutuhkan adalah kejelasan mengenai peluang yang dapat diakses, persyaratan yang harus dipenuhi, dan proses penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan demikian, hubungan antara perusahaan tambang dan pengusaha lokal dapat dibangun berdasarkan profesionalitas, bukan sekadar kedekatan atau janji kerja sama.
Morowali Harus Menjadi Tempat Tumbuh Bersama
Kami tidak meminta perlakuan istimewa. Kami juga tidak meminta agar perusahaan tambang mengesampingkan standar profesional demi memberikan pekerjaan kepada perusahaan lokal.
Yang kami harapkan adalah kesempatan berusaha yang adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengusaha lokal harus memiliki ruang untuk bersaing, memperbaiki kemampuan, dan mengambil bagian dalam pertumbuhan industri di daerahnya sendiri. Pada saat yang sama, kami harus membuktikan bahwa perusahaan lokal mampu bekerja secara profesional, memenuhi standar, dan memberikan hasil yang dapat dipercaya.
Investasi dan pemberdayaan pengusaha daerah seharusnya bukan dua kepentingan yang saling bertentangan. Keduanya justru dapat saling memperkuat apabila dibangun di atas kemitraan yang sehat.
Morowali tidak hanya membutuhkan industri pertambangan yang tumbuh. Morowali juga membutuhkan ekosistem usaha daerah yang semakin kuat, tenaga kerja yang semakin kompeten, serta peluang ekonomi yang dapat dijangkau oleh masyarakat setempat.
Sebab, kemajuan industri akan terasa lebih bermakna ketika pertumbuhan itu turut membuka jalan bagi masyarakat dan pengusaha lokal untuk berkembang.
Morowali bukan sekadar tempat sumber daya alam diambil. Morowali adalah rumah bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ingin tumbuh bersama kemajuan industri.
Jangan biarkan pengusaha lokal hanya menjadi penonton ketika peluang untuk membangun masa depan terbuka di tanahnya sendiri.
