JAKARTA – Sesuai intruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), nantinya hanya ada satu penegak hukum di laut, yaitu Bakamla. Meski demikian, butuh waktu dan proses, yang saat ini sedang digodok bersama tim Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemkopolhukam) bersama Bakamla, sehingga penegakan hukum di laut menjadi lebih sederhana dan satu pintu.
Demikian dikatakan Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Kabakamla RI), Laksdya TNI Aan Kurnia saat menerima Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, di Jakarta.
Seperti dirilis Humas Bakamla di Jakarta, Sabtu (22/2/2020), pertemuan itu dalam upaya memperkuat koordinasi antar lembaga guna menjamin keamanan laut bagi aktifitas dunia usaha di sektor perikanan.
“Hal ini tentu bisa dicapai bila ada kesepahaman dan saling percaya di antara stakeholder kemaritiman,” kata Aan Kurnia.
Menurut Aan, menjadi tugas awal yang harus dilakukan Bakamla dalam memberikan keyakinan, bahwa konsep yang dikehendaki pemerintah memiliki tujuan jangka panjang guna mewujudkan keamanan dan keselamatan di laut yurisdiksi nasional Indonesia.
Aan menegaskan, bila ada nelayan atau pelaku usaha di bidang kelautan menemukan hal-hal yang mecurigakan, atau terdapat perilaku oknum yang menghambat para nelayan, pihaknya memberikan nomor pengaduan 0895600300846.
“Kami akan selalu terbuka, kira-kira ada permasalah apa dari pelaku usaha di perairan. Kita akan mengawal anak bangsa yang melakukan kegiatan ekonomi di laut. Kita siap kerja sama dan mendukung,” kata dia.
Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto, mengatakan selain membahas kerjasama dan koordinasi dalam pertukaran informasi, Kadin dan Bakamla juga membahas terkait sinergi program untuk mendukung kegiatan dunia usaha dari aspek jaminan keamanan laut.
Pihaknya berharap, Bakamla dapat didukung dengan penambahan anggaran untuk lebih memperkuat alat utama sistem persenjataan (alutsista), sarana dan prasarana yang memadai bagi keamanan laut
Karena itu, pihaknya mendukung adanya penyederhanaan aturan melalui omnibus law mengenai keamanan laut, dengan harapan nantinya dapat lebih memperkuat posisi dan wewenang Bakamla dalam menjalankan tugas di laut.
“Memang aturannya harus lebih sederhana, keamanan di laut kewenangannya masih banyak yang timpang tindih. Ada beberapa instansi yang terlibat, namun kita harapkan setelah ada penyederhanaan aturan semua bisa menjadi lebih jelas,” katanya.
