JAKARTA – Meski pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, mendesak agar Menteri Keuangan (Keuangan), Sri Mulyani dicopot dari kursinya. Namun hak tersebut sepenuhnya adalah kewenangan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Terkait dengan pertanyaan mengenai usulan MPR soal pergantian menteri itu sepenuhnya hak prerogatif presiden,” ujar Anggota Komisi XI DPR Fraksi Golkar, Misbakhun, di Jakarta, Kamis (2/12/2021).
Menurut Misbakhun, alasan pimpinan MPR meminta agar Sri Mulyani dicopot, tentunya memiliki alasan yang pasti. Namun mengenai usulan mencopot atau tidak, hal itu sudah menjadi kewenangan Jokowi.
“Untuk kemudian dilaksanakan atau tidak, presiden tentu memiliki alasan dan pertimbangan sendiri,” kata dia.
Sebelumnya, pimpinan MPR RI mendesak Sri Mulyani mundur dari jabatannya dilatarbelakangi, oleh kurangnya perhatian Menteri Keuangan atas anggaran yang digelontokan ke MPR RI.
Wakil Ketua MPR RI dari DPD, Fadel Muhammad, mengatakan, selama ini anggaran MPR RI mengalami penurunan. Padahal pimpinan MPR RI kekinian berjumlah 10 orang setelah adanya penambahan.
“Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma 4 orang kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus,” katanya.
Menurut Fadel, Sri Mulyani pernah berjanji sosialisasi 4 pilar digelar 6 kali. Namun hal tersebut hanya terjadi 4 kali saja.
“Kami dengan presiden Jokowi berbicara di Bogor, kami minta presiden di anggaran kami terbatas sekarang, dulu pimpinan cuma 4 orang, sekarang kok sudah 10 orang malah lebih turun,” kata dia.
Fadel menjelaskan, Mensesneg(Pratikno) telah menyarankan mengenai masalah anggaran bisa berkomunikasi dengan Sri Mulyani. Namun, Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo yang menjalin komunikasi saat itu malah diacuhkan.
“Pimpinan MPR rapat dengan menteri keuangan, kita undang dia (Sri Mulyani), sudah atur waktu semuanya, tiba-tiba dia batalin 2 hari kemudian, atur lagi, dia batalin,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya menyarankan agar Presiden Jokowi memberhentikan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan karena dianggap tak etis.
“Maka kami, ini atas nama pimpinan MPR republik Indonesia mengusulkan kepada presiden republik Indonesia untuk memberhentikan saudari Menteri keuangan, karena kami anggap Menteri keuangan tidak etik, tidak cakap dalam mengatur kebijakan pemerintahan kita demi untuk kelanjutan,” ujar Fadel.
