JAKARTA – Kelompok terorisme tak pernah berhenti melakukan aksinya. Bahkan soal pendanaan yang kini lebih canggih dari sebelumnya. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, pendanaan terorisme saat ini cukup transfer via smartphone.
“Transfer uangnya sudah melalui handphone kaya gini, ‘smartphone’. Jadi, sudah digital,” ujarnya di Jakarta, Jumat (10/1/2020).
Menurut Mahfud, dulu pendanaannya masih secara konvensional yakni, melalui bank sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk melacak aliran dana pada kegiatan terorisme.
Akan tetapi dengan pola seperti saat ini, membuat aliran dananya susah terlacak, apalagi disebar ke berbagai orang sebagai penerima dana sebelum dikumpulkan kembali.
“Sekarang, ‘jret’ gitu sudah sampai ke yang bersangkutan, dan itu disamarkan dan dibagi. Misalnya, di Indonesia ada yang nerima 100 orang dibagi-bagi, dikumpulkan. Itu dioperasikan untuk beli senjata merakit senjata, dan sebagainya,” katanya.
Mahfud juga khawatir, semakin canggihnya terorisme karena lebih banyak melibatkan kaum perempuan dan anak-anak. Ia mencontohkan warga negara Indonesia yang terindikasi terlibat terorisme yang masih berada di Suriah, atau sering disebut FTF (Foreign Terrorist Fighter).
“Coba yang ada di Suriah itu ada 187 orang kita di sana yang diduga bergabung dengan teroris. Sebanyak 31 orang itu laki-laki, sisanya itu perempuan dan anak-anak,” kata Mahfud.
Saat ini setidaknya terdapat lebih dari 6.000 warga luar negeri yang diidentifikasi oleh negara yang didatangi sebagai teroris atau FTF, bahkan hal ini menjadi persoalan banyak negara.
Keberadaan FTF tentu persoalan di suatu negara sehingga harus dipulangkan ke negara asal. “Itu ‘kan harus dibicarakan bagaimana pemulangannya. Kalau dipulangkan berbahaya atau enggak, dan sebagainya,” ujar dia.
Pemerintah berupaya keras untuk memulangkan WNI di Suriah. Akan tetapi, harus dengan mempertimbangkan berbagai aspek. “Kalau yang jelas terlibat teroris itu akan diadili di Suriah. Nah, itu silakan. Akan tetapi, yang bukan ‘kan itu nanti dipulangkan di sini. Kalau dipulangkan ke sini, nanti gimana wong berangkatnya saja enggak pamit,” katanya.
Tak hanya itu, langkah-langkah deradikalisasi juga harus dibicarakan dan disiapkan secara matang.
