JAKARTA – Keinginan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, agar Presidential Threshold (Preshold) 0 persen, rupanya mendapat dukungan sejumlah pihak.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Indonesia, Rizal Ramli, melalui akun Twitternya @RamliRizal, menyepakati usulan Firli Bahuri. Hal itu berkaitan dengan mahar yang harus diserahkan calon kepala daerah terhadap partai pengusung.
Menurut Rizal Ramli, mahar yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp30 miliar hingga Rp300 miliar. Bahkan untuk maju sebagai calon presiden harus menyetor lebih dari Rp1 triliun.
“Ketua KPK benar sekali. Akibat ambang batas, sewa partai: 30-60 M untuk Bupati, 100-300 utk Gubernur, > 1 T utk capress. Nol-kan !,” cuitnya.
Sebelumnya, Firli berharap agar Presidential Threshold 0 persen. Hal itu dikarenakan banyaknya keluhan kepala daerah dan anggota legislatif lantaran besarnya biaya Pilkada yang harus dikeluarkan.
Alasan itu, menjadi faktor utama pemicu seorang kepala daerah maupun anggota legislatif melakukan korupsi, yakni agar modal yang telah dikeluarkan untuk pencalonan bisa kembali.
“Semua para kepala daerah mengeluhkan besarnya biaya Pilkada, anggota legislatif juga mengatakan mahal. Sehingga banyak yang melakukan korupsi,” kata dia.
Dengan Preshold 0 persen, diharapakan Indonesia bersih dari korupsi. “Sekarang saya mengajak untuk menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama (common enemy) sama dengan Covid-19. Untuk itu mari kita bersama-sama berantas korupsi dengan orkestrasi dipimpin Presiden RI,” katanya.
