JAKARTA – Fenomena banyaknya orang yang terpapar radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), membuat sejumlah pihak merespon berbeda. Sebab banyak yang tidak percaya bila yang bersangkutan, misalnya pelaku ditangkap aparat keamanan akibat terlibat terorisme, karena keseharian di lingkungan ASN atau BUMN tidak mencurigakan, bahkan tak ada tanda terpapar radikal.
Demikian diungkapkan Pendiri Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center, Ken Setiawan, saat dikonfirmasi via seluler oleh wartawan jernih.co di Jakarta, Sabtu (6/2/2021).
Ken turut prihatin, sebab orang yang terpapar radikalisme keberadaanya seperti angin, yang bisa di rasakan namun tak dapat terlihat kasat mata.
“Biasanya baru ketahuan terpapar setelah melakukan amaliyah teror atau tertangkap arapat karena terlibat kasus terorisme. Karena mereka menyesuaikan lingkungan seperti bunglon,” ujarnya.
Ken mengaku pernah mendapat laporan dari masyarakat yang berada di Instansi pemerintah, dimana masyarakat dibuat resah karena ulah oknum ASN yang terindikasi terpapar radikal.
“Keresahan ini karena ASN yang bertugas bersikap diskriminatif dan cenderung memprioritaskan yang sealiran dengan dirinya dalam pelayanan publik,” kata dia.
Tak hanya itu, ada juga oknum ASN yang frontal dengan dialog sikap intoleran dan tidak mau menghargai pendapat orang lain, dengan statemen yang cenderung memojokan pemerintah, mengajak lingkungan sekolah, kampus, dan rekan kerja untuk bergabung bersamanya mendukung negara Islam atau khilafah islamiyah.
Menurut Ken, dirinya sudah melaporkan ke instansi terkait, namun tidak ada tindak lanjut dan sansi, karena yang bersangkutan masih tetap beraktifitas di instansi tersebut. Padahal sangat berbahaya, karena sebagai ASN tentunya harus sesuai dengan perintah undang-undang, bahwa ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945, serta pemerintah yang sah.
“Apa jadinya bila kelompok radikal merajalela di lingkungan ASN dan BUMN. Mereka itu menjadi musuh dalam selimut dan duri dalam daging, bahkan keberadaan mereka hanya menjadi benalu di Negara ini,” kata dia.
Oleh sebab itu, ia berharap Negara harus bertindak tegas terhadap oknum ASN yang terbukti terpapar paham radikal, sebab mereka digaji Negara dengan uang rakyat.
Disamping itu menyarankan, agar pemerintah dapat mencegah radikalisme sejak proses rekrutmen ASN, sehingga perlu adanya kewaspadaan terhadap kemungkinan adanya calon pegawai negeri sipil yang terpapar paham negatif tersebut.
Bahkan bila perlu, pemerintah melakukan pelacakan rekam jejak digital calon ASN terkait dengan konten radikalisme. Karena banyak ditemukan oknum ASN memposting konten berbau radikalisme di media sosial mereka.
“Kalau dibiarkan, maka mereka akan menjadi virus,” ujar dia.
