JAKARTA – Pemerintah membuka peluang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Batam, Kepulauan Riau, sebagai salah satu opsi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, mengatakan Batam termasuk wilayah yang sedang dipertimbangkan untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis nuklir.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Pemerintah, kata Bahlil, telah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara untuk pengembangan PLTN di Indonesia. Meski demikian, penentuan lokasi dan kelanjutan proyek masih bergantung pada hasil kajian kelayakan.
“Kalau sudah lolos FS-nya, baru kita lakukan,” ujar Bahlil.
FS merupakan singkatan dari feasibility study atau studi kelayakan. Tahapan ini diperlukan untuk menilai apakah suatu rencana proyek layak dilanjutkan berdasarkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi.
Selain Batam, pemerintah turut mempertimbangkan sejumlah wilayah lain untuk pengembangan PLTN, termasuk Halmahera di Maluku Utara, Kalimantan, dan Sumatra.
Untuk Halmahera, Bahlil menyebut kemungkinan kerja sama dengan Rusia masih dalam pembahasan. Namun, informasi tersebut belum menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan mitra pembangunan maupun memutuskan pelaksanaan proyek di wilayah tersebut.
Pemerintah juga belum mengumumkan keputusan final mengenai teknologi yang akan digunakan, kapasitas pembangkit di Batam, ataupun jadwal konstruksinya.
Karena itu, masuknya Batam dalam kajian belum dapat diartikan sebagai kepastian bahwa pembangkit nuklir akan dibangun di wilayah tersebut.
Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan, proses tender pembangunan PLTN menunggu penetapan lokasi atau tapak pembangkit.
Setelah tapak ditetapkan, PT PLN (Persero) akan menjalankan proses tender untuk pelaksanaan pembangunan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa rencana pengembangan PLTN masih membutuhkan sejumlah keputusan teknis dan administratif sebelum masuk ke tahap pelaksanaan.
Penilaian kelayakan lokasi juga perlu mempertimbangkan persyaratan keselamatan, kondisi geologi dan lingkungan, kebutuhan listrik, serta kesiapan infrastruktur pendukung. Aspek-aspek tersebut penting dalam pengembangan pembangkit nuklir dan tidak dapat disimpulkan hanya dari posisi geografis suatu daerah.
Pemerintah menempatkan pengembangan PLTN sebagai salah satu opsi untuk mendukung kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang. Namun, manfaat konkret bagi Batam maupun sistem kelistrikan Indonesia akan bergantung pada hasil kajian, kapasitas pembangkit, skema pendanaan, dan rencana integrasinya dengan jaringan listrik.
Kedekatan Batam dengan Singapura turut membuat rencana ini menarik untuk dicermati dari perspektif kawasan. Meski demikian, belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa PLTN tersebut dirancang khusus untuk memasok listrik ke Singapura.
Demikian pula, hubungan antara kajian PLTN di Batam dan kebijakan ekspor gas alam perlu dijelaskan melalui keterangan resmi pemerintah sebelum keduanya dinyatakan sebagai satu strategi yang saling berkaitan.
Comments 1