KENDARI – Polemik pernyataan Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Tenggara (Sultra), Ridwan Badallah, terhadap anggota DPR RI, Ridwan Bae berbuntut desakan pencopotan.
Ketua Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Muna Barat, La Ode Agus, meminta Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka (ASR) mengevaluasi bawahannya itu karena menilai cara penyampaian kritiknya tidak mencerminkan etika pejabat publik.
Ia menilai, perbedaan pandangan antara pejabat pemerintah dan wakil rakyat seharusnya disikapi melalui argumentasi yang terukur, tanpa menggunakan ungkapan yang dinilai merendahkan pihak lain.
“Ridwan Badallah harus segera dipecat. Menurut kami, pernyataannya tidak menunjukkan adab dan etika, khususnya ketika berbicara tentang anggota DPR RI Ridwan Bae,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).
Agus meminta Gubernur Andi Sumangerukka mengambil langkah terhadap polemik tersebut. Menurut dia, pejabat publik memiliki tanggung jawab menjaga komunikasi yang baik, termasuk ketika merespons kritik terhadap pemerintah daerah.
Ia bahkan memperingatkan, tidak adanya tindakan dari gubernur dapat dipandang sebagai pembiaran terhadap pernyataan yang dipersoalkan Bapera.
“Kalau ASR tidak memecat Ridwan Badallah, kami menganggap gubernur ikut menjadi bagian dari persoalan ini. Sebab, pejabat publik harus mampu menunjukkan sikap dan etika dalam berkomunikasi,” ujarnya.
Berawal dari Kritik Terhadap Aktivitas Gubernur
Polemik ini bermula dari pernyataan Ridwan Bae yang meminta Gubernur Sultra lebih aktif turun langsung ke lapangan, untuk melihat persoalan masyarakat dan menyerap aspirasi warga.
Pernyataan anggota DPR RI asal Sulawesi Tenggara itu kemudian mendapat tanggapan dari Ridwan Badallah melalui kanal eRBe Bersuara.
Dalam tanggapannya, Ridwan Badallah mempersoalkan cara Ridwan Bae menyampaikan kritik. Ia juga memaparkan sejumlah program pemerintah daerah yang menurutnya menunjukkan upaya gubernur dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Program yang disinggung antara lain bedah rumah, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, modernisasi pelabuhan, serta layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kepulauan.
Namun, tanggapan tersebut berkembang menjadi polemik setelah Ridwan Badallah melontarkan kritik balik terhadap Ridwan Bae dengan ungkapan yang dinilai keras.
Ridwan Badallah mempertanyakan capaian Ridwan Bae sebagai wakil rakyat, sembari membela sejumlah program pembangunan pemerintah provinsi.
